Bupati Mimika Akhirnya Dukung Pelaksanaan PON XX di Timika

Baca Juga

MATA INDONESIA, TIMIKA – Beberapa waktu lalu Bupati Mimika Eltinus Omaleng sempat menolak penyelenggaraan PON XX di Papua. Alasannya panitia PON belum menjelaskan soal kepastian anggaran kegiatan tersebut.

Namun kini Omaleng kembali menarik pernyataannya. Ia berharap agar helatan olahraga empat tahunan ini berjalan lancar dan memastikan kondisi wilayahnya tetap kondusif. Timika diketahui menjadi salah satu tempat penyelenggara beberapa cabang olahraga.

“Soal kondisi keamanan di Timika, kami jamin tidak ada masalah. Kami yakin semua kegiatan itu akan berjalan aman,” ujarnya belum lama ini.

Ia tak menampik kalau saat ini wilayah tersebut berpotensi mendapat gangguan dari Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KSTP), terutama di Distrik Tembagapura dan kawasan Kali Kopi. Namun menurut Omaleng, lokasi tersebut relatif sangat jauh dari pusat Kabupaten Timika. Kemudian untuk menjamin agar keadaan lokasi tetap aman, pihaknya terus berkoordinasi dengan TNI-Polri.

“Kami terus melakukan rapat koordinasi dengan PB PON yang di dalamnya sudah ada perwakilan dari satuan TNI dan Polri,” katanya.

Menurut Omaleng, saat ini aparat TNI dan Polri sudah menyiapkan personel pengamanan bagi semua kontingen yang akan datang ke Timika. Pengamanannya mulai dari lokasi penginapan dan lokasi pertandingan.

“Jadi, nanti saat penyelenggaraan PON, tidak boleh ada lagi gangguan apa pun,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini