BUMN Disusupi Radikalisme, Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Menyusupnya paham radikalisme dalam tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Pertahanan bahkan tubuh militer Indonesia patut diwaspadai.

Menanggapi hal ini, Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko mengataan bahwa yang paling rentan terpapar radikalisme adalah orang-orang kelas menengah profesional yang tinggal di kota dan muncul di dalam tubuh BUMN hingga perusahaan swasta.

Alasannya karena ada sekelompok orang yang pintar, ilmunya hebat dan sudah terbiasa tunduk pada otoritas sejak masa muda terutama di bangku kuliah.

“Ini kok pinter kok saat ngomong politik kok ancur. Ini mahasiswa teknik kok percaya bumi datar, ini mahasiswa biologi kok percaya menihilkan teori evolusi. Itulah bukti sudah terpapar radikalisme,” kata dia dalam diskusi soal Radikalisme dan membenahi BUMDES sebagai Big data Centre di Jakarta, 12 Agustus 2019.

Ditambah lagi dengan munculnya teknologi 4.0 dan kehadiran e-commerce sekelas Tokopedia, Bukalapak hingga Go-Jek membuat sejumlah gerai konvensional terpaksa gulung tikar.

“Nah muncul makluk-makluk yang kreatif itu sukses kalahkan institusi yang sudah mapan dengan konsep text book selama puluhan tahun. Maka kelompok-kelompok yang sudah terbiasa tunduk pada otoritas itu mulai putus asa dan ‘terlempar’ untuk mencari tempat sandaran baru karena melihat semua yang di dunia cuma sementara. Mereka mencari orang-orang yang bisa beri jawaban lewat hiburan spiritual, di situlah konservatisme dan radikalisme masuk.,” ujar Budiman.

Di tempat yang sama, Ketua Umum PB PMII Agus Herlambang mengatakan bahwa radikalisme telah menjadi kegelisahan bersama dalam komunitas Cipayung, lantaran paham ini sudah masuk ke dalam BUMN hingga Kemenhan.

“Jadi BUMN jangan hanya pikirkan cari profit (untung) saja, tapi harus memperhatikan perkembangan komunitas, harus jadi pioner pemerintah untuk sejahterakan sekaligus sadarkan masyarakat soal persatuan dan kesatuan,” kata Agus.

Namun  sayangnya, kata Agus, dalam internal BUMN malah terpapar radikalisme. Bahkan sebelum masuk BUMN, bibit penyakitnya muncul pertama kali di kampus-kampus. Lalu SDM (lulusan) dari kampus-kampus inilah yang kemudian masuk ke BUMN dan menyebarkan radikalisme.

Agus menganjurkan perlunya penyehatan dalam kehidupan kampus, salah satunya dengan memberikan ruang bagi kelompok perhimpunan Cipayung untuk melakukan pengkaderan sekaligus menyiapkan SDM BUMN yang unggul dan cinta Pancasila.

Rais Syuriyah PBNU Ahmad Ishomuddin juga mengatakan bahwa agar membasmi penyebaran radikalisme, maka perlu ada seleksi ketat saat penerimaan karyawan BUMN. Selain itu, ia mengharapkan agar dalam tubuh BUMN dihuni oleh sosok-sosok yang paham akan Pancasila dan menghargai perbedaan seperti tokoh-rokoh dari NU mupun Muhammadiyah.
“Ini harus diperhatikan. Jangan sampai BUMN yang jadi perusak persatuan,” kata dia.

 

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini