Bulog Didesak Batalkan Impor Bawang Putih

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Rencana Bulog mengimpor bawang putih mendapat penolakan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendesak Bulog membatalkan rencana tersebut.

KPPU juga menyelidiki dugaan kelambanan seleksi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) terhadap importir yang telah melakukan wajib tanam.

“Kita masih pelajari hal itu. Jangan sampai impor Bulog justru dimanfaatkan pihak swasta yang ingin bermain nakal,” ujar Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih, Jumat 5 April 2019.

Ia mengungkapkan, pihaknya memang memantau penunjukkan impor oleh Bulog ini. Dan, terhadap kebijakan tersebut. pihak Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah dipanggil.

KPPU menyebut keistimewaan impor bawang putih kepada Bulog sebenarnya bisa dipahami, jika benar-benar darurat. Namun, jika tidak, maka impor harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Namun, ia mengaku pihaknya tak bisa memaksa memaksa pemerintah untuk tidak menjalankan kebijakan tersebut. KPPU hanya bisa memberi nasihat dan berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang adil.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini