Mendagri Tegaskan Suket Sah Dipakai Nyoblos

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa Surat Keterangan (Suket) resmi digunakan untuk mencoblos pada Pemilu 17 April 2019 mendatang.

“Yang sudah punya suket itu sah, karena sudah punya NIK dan tidak bisa dimanipulasi, juga disalahgunakan,” ujar Mendagri di Jakarta, Sabtu 6 April 2019.

Ia meminta masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP agar segera melakukannya meski di hari libur. Tjahjo secara tegas menyebut tidak ada Disdukcapil yang libur meskipun tanggal merah, jelang hari H Pemilu 2019.

“Silakan dicek, buka hari libur. Kalau di Jakarta, itu di Pasar Minggu. Kalau punya Suket, nanti diganti e-KTP,” kata Tjahjo

Sampai saat ini, Mendagri mengklaim bahwa sudah 98 persen masyarakat Indonesia telah melakukan perekaman KTP elektronik atau e-KTP. Ia meminta masyarakat agar proaktif dan jangan sampai kehilangan haknya dalam pemilu.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini