Pemerintah sangat serius dalam menekan angka kemiskinanekstrem di Papua. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwaBumi Cenderawasih memang bagian integral yang samasekali tidak bisa dilepaskan dari Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI).
Karena memang apapun yang terjadi di Papua pastinya akanjuga turut membawa dampak pada bangsa ini, sehingga sudahbarang tentu kemiskinan ekstrem di sana harus mampuditekan dengan semaksimal mungkin.
Jika kemiskinan ekstrem masih saja ada di Papua, juga akanmendatangkan dampak yang buruk bagi bangsa ini. Keseriusan dan komitmen kuat Pemerintah RI dalammengupayakan apa yang terbaik bagi Provinsi paling TimurTanah Air itu tentunya sudah tidak perlu lagi diragukan danmenandakan posisi Bumi Cenderawasih sebagai bagianintegral NKRI.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan SosialKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia danKebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryanto juga sangatoptimis bahwa wilayah di Papua, termasuk Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah mampumenurunkan angka kemiskinan ekstremnya.
Sebagaimana dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) padabulan Maret 2023 lalu, Papua sendiri memiliki angkakemiskinan ekstrem pada 7,67 persen. Artinya, angka tersebuttelah mengalami penurunan yang cukup signifikan yaknisebanyak 3,25 persen dari sebelumnya pada tahun 2022 dengan jumlah kemiskinan ekstrem di angka 10.92 persen.
Selain itu, peta penanganan akan kemiskinan ekstrem antarOrganisasi Pemerintah Daerah (OPD) selama ini sudahberjalan dengan sangat baik di wilayah masing-masing d Papua demi terus mengoptimalkan upaya penghapusankemiskinan ekstrem tersebut.
Seluruh data pemetaan dalam rangka upaya untuk menekanangka kemiskinan ekstrem memang telah teridentifikasidengan baik. Kemudian ke depannya diharaokan agar seluruhpemangku kepentingan terkait mampu berjalan secarabersama-sama dan mengambil peran mereka dalam proses apapun termasuk bisnis untuk menangani kemiskinan yang multidimensi itu.
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) sendiri juga telah menetapkan target penurunan angkakemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024 ini, yang mana target tersebut enam tahun lebih cepat dari target Sustainable Development Goals (SDGs) melalui adanyaInstruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022.
Inpres tersebut menugaskan kepada seluruh Gubernur danBupati atau Walikota untuk mengoordinasikan dan memimpinsecara langsung adanya upaya percepatan penghapusankemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing termasuk di Papua dan melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepadaKepala Negara melalui Kemenko PMK setiap tiga bulan.
Diharapkan pula kerja bersama yang selama ini sudahdibangun antar pihak seperti Satuan Tugas Data P3KE denganseluruh pihak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat di wilayah Papua baik itu induk ataupun wilayah hasilpemekaran dapat terus meningkat untuk mendukung penuhupaya penekanan kemiskinan ekstrem.
Memang kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan utamayang dihadapi oleh Papua sampai saat ini. Maka dari itu, Penanggung Jawab (Pj) Gubernur Provinsi Papua, RidwanRumasukun menjelaskan bahwa program penangananstunting, inflasi dan kemiskinan ekstrem terus menjadiprogram nasional dan daerah yang sangat penting untukmendapatkan perhatian serius serta penanganan serius.
Adanya keterlibatan semua pihak dari berbagai unsur elemenuntuk bisa bersatu dalam semangat gotong royong sertakomitmen yang kuat untuk mengatasi kemiskinan ekstremtersebut merupakan hal yang sangat penting.
Penanganan kemiskinan ekstrem di Papua sendiri jelasmemerlukan adanya kolaborasi dari semua pemangkukepentingan terkait seperti halnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swasta, sektor swasta danmasyarakat sipil lainnya untuk bisa saling memberikanrekomendasi, masukan dan solusi yang inovatif untuksemakin mendorong percepatan pembangunan Papua.
Dalam hal menilai bagaimana status dari Bumi Cenderawasihsendiri di Indonesia, sebenarnya sudah tidak perlu diragukanlagi bahwa Provinsi paling Timur Tanah Air itu memangmerupakan bagian integral bangsa ini.
Bahkan, dari hukum nasional hingga hukum internasionalsekalipun, seluruhnya telah menegaskan hal demikian, bahwaPapua sama sekali tidak bisa terpisahkan dari NKRI dan tidakada satu pun pihak yang berhak memisahkan wilayah itu dariIndonesia.
Upaya sangat maksimal terus dilakukan oleh Pemerintah RI dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua termasuk melalui beragam jenis cara. Salah satunya adalahterus memperkuat otonomi daerah Papua hingga melakukanpemekaran wilayah.
Kebijakan pembangunan yang selama ini dilakukanpemerintah juga sudah sangat berfokus pada kesejahteraanmasyarakat setempat untuk mewujudkan visi pembangunanyang inklusif dan berkelanjutan di Bumi Cenderawasih.
Jika melihat komitmen dan keseriusan pemerintah tersebutdalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Papua, tentunyahal tersebut menandakan bahwa memang Bumi Cenderawasihmerupakan bagian integral yang sama sekali tidak bisadilepaskan dari NKRI.
