Bukan Perppu, Jokowi akan Terbitkan Perpres KPK

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA - Untuk mengatur susunan organisasi, tata kerja hingga organ pelaksana, Presiden Joko Widodo disebut akan segera menerbitkan Peratiran Presiden (Perpres) KPK dalam waktu dekat ini.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, sementara ini perpres tersebut sudah diproses di Sekretariat Negara dan siap diterbitkan.

“Akan kita bisa baca lengkap setelah dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Kemudian juga dimasukkan dalam lembaran negara,” kata Fadjroel di Jakarta, Kamis 26 Desember 2019.

Tak hanya untuk internal dan pimpinan KPK, Jokowi juga tengah menyiapkan perpres tentang Dewan Pengawas KPK.

Menurut Fadjroel, perpres dari Jokowi ini diperlukan lantaran belum ada aturan turunan dari UU nomor 19/2019 tentang KPK yang mendasari terbentuknya dewan pengawas.

Lima anggota dewan pengawas KPK pun saat ini tengah menunggu perpres tersebut terbit. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa perpres soal dewan pengawas KPK sudah siap terbit sehingga bisa langsung bekerja. (ryv)

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini