Bukan AS yang Menang dalam Perang 20 Tahun di Afghanistan

Baca Juga

MATA INDONESIA, WASHINGTON – Jenderal tertinggi Amerika Serikat (AS), Mark Milley menegaskan bahwa Paman Sam kalah dalam perang 20 tahun di Afghanistan. Sebagaimana diketahui Presiden Joe Biden bersikeras menarik seluruh pasukan yang berada di negara tersebut, meski menuai berbagai tentangan.

Bukan hanya itu, evakuasi di hari terakhir juga kacau. Di mana terjadi ledakan bom di luar Bandara Internasional Hamid Karzai (27/8). Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 60 warga sipil dan 13 tentara AS.

“Ini jelas bagi kita semua bahwa perang di Afghanistan tidak berakhir seperti yang kita inginkan dengan Taliban berkuasa di Kabul,” Jenderal Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan AS, mengatakan Komite Angkatan Bersenjata DPR, melansir France24, 30 September 2021.

“Perang adalah kegagalan strategis. Itu tidak hilang dalam 20 hari terakhir atau bahkan 20 bulan,” sambungnya kepada komite yang mendengar tentang penarikan pasukan AS dari Afghanistan dan evakuasi kacau dari ibu kota Kabul.

Sang jenderal mengatakan ada efek kumulatif dari serangkaian keputusan strategis yang mundur – yakni memerintahkan diakhirinya kehadiran pasukan AS selama 20 tahun di Afghanistan.

“Setiap kali Anda mendapatkan beberapa fenomena seperti perang yang hilang – dan itu telah terjadi, dalam arti kami menyelesaikan tugas strategis kami untuk melindungi Amerika dari Al-Qaeda, tetapi tentu saja keadaan akhir jauh berbeda dari yang kami inginkan,” sambungnya.

“Jadi, setiap kali fenomena seperti itu terjadi, ada banyak sekali faktor penyebab. Dan kita harus mencari tahu itu. Banyak pelajaran yang didapat di sini,” ucapnya.

Milley menyebutkan sejumlah faktor yang bertanggung jawab atas kekalahan AS karena hilangnya kesempatan untuk menangkap atau membunuh pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden di Tora Bora segera setelah invasi AS tahun 2001 ke Afghanistan.

Ia juga mengutip keputusan tahun 2003 untuk menginvasi Irak, yang menggeser pasukan AS dari Afghanistan, “Tidak secara efektif berurusan dengan Pakistan sebagai tempat perlindungan (Taliban), dan menarik penasihat keluar dari Afghanistan beberapa tahun lalu,” katanya.

Presiden Joe Biden pada April, memerintahkan penarikan penuh pasukan AS dari Afghanistan pada 31 Agustus, menindaklanjuti kesepakatan yang dicapai dengan Taliban oleh mantan Presiden Donald Trump.

Milley dan Jenderal Kenneth McKenzie, komandan Komando Pusat AS, mengatakan kepada komite Senat bahwa mereka secara pribadi merekomendasikan sekitar 2.500 tentara AS tetap berada di tanah di Afghanistan.

Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki melaporkan Presiden Biden telah menerima saran terpisah tentang apa yang harus dilakukan di Afghanistan – negara yang diinvasi AS setelah serangan yang dilakukan oleh Al-Qaeda pada 11 September 2001 di Kota New York dan Washington.

“Pada akhirnya, terserah panglima tertinggi untuk membuat keputusan. Dia membuat keputusan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri perang 20 tahun,” kata Psaki.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini