BPN Buka Pintu Jika Demokrat Mau Keluar dari Koalisi

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Setelah pernyataan kontroversial Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik yang meminta Prabowo Subianto membubarkan koalisi partai yang mendukungnya, kubu BPN dilanda isu perpecahan yang hebat.

Merespons hal itu, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade pun mempersilakan jika Demokrat mau meninggalkan koalisi Adil Makmur. Hanya saja, jika ingin keluar, Andre meminta Demokrat melakukannya secara baik-baik.

“Itu hak Demokrat. Kami tidak ingin ikut campur kalau Demokrat ingin gabung dengan Pak Jokowi,” ujar Andre di Jakarta, Minggu 9 Juni 2019.

Namun, Andre juga menegaskan bahwa BPN Prabowo-Sandiaga pun tak masalah jika Demokrat masih ingin tetap bertahan dalam koalisi Indonesia Adil Makmur.

“Kalau mau pamit baik-baik, cepetan! Kalau masih mau di dalam, jangan pernyataan yang merongrong. Bikin repot semua orang,” ujar Andre.

Ia juga meminta agar kader Demokrat tidak membuat pernyataan yang gaduh serta tidak tertib, dan meminta agar Partai Demokrat tidak terus menerus menyalahkan Prabowo dan Sandiaga di media sosial.

Sebelumnya Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik dalam ciuitannya di akun Twitter resminya @RachlanNashidik mengatakan bahwa Pemilu 2019 telah usai. Karena itu, dirinya mengusulkan agar calon presiden Prabowo Subianto membubarkan koalisi partai pendukungnya.

“Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung,” ujar Rachland.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini