Samarinda Darurat Banjir, Wali Kotanya Malah Dinas Luar

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Samarinda sudah menetapkan status darurat banjir selama sepekan ke depan. Di tengah kondisi darurat, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang dikabarkan malah berada di luar kota, tidak menemani warganya yang menjadi korban banjir.

Sampai Minggu 9 Juni 2019, tercatat ribuan rumah telah tenggelam dalam banjir setinggi hingga 2 meter. Banjir merendam permukiman antara lain di Bengkuring di kecamatan Samarinda Utara, Gunung Lingai di kecamatan Sungai Pinang, serta Temindung Permai juga di Sungai Pinang.

Banjir juga meluas dan merendam permukiman di kelurahan Sidodadi, di kecamatan Samarinda Ulu.

“Ada sekitar 10.300 jiwa terdampak banjir,” kata Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Chairuddin, Minggu 9 Juni 2019.

Selain pemukiman warga, banjir juag merendam instansi perkantoran di Jalan PM Noor. BPBD Kaltim, BPBD Samarinda, Basarnas, TNI, Polri dan sejumlah relawan sudah berupaya keras mengungsikan warga ke tempat yang aman.

Di Gunung Lingai, tidak 1.200 KK atau sekitar 6.000 jiwa terdampak banjir. Baik manula, balita, bayi, dievakuasi menggunakan perahu sejak pagi tadi. Ketinggian air di kawasan itu, hingga 2 meter.

Sugeng menyebut, Pemkot Samarinda sudah menetapkan tanggap darurat sejak Sabtu 8 Juni 2019 kemarin hingga sepekan ke depan.

Dikabarkan, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang berada di luar kota, saat darurat banjir sekarang ini. Sugeng pun tidak menampik kabar itu, dan dia merasa tidak kewalahan harus mengurus kota seorang diri sementara ini.

“Tidak ada kepayahan. Kan sudah risiko jabatan,” ujar Sugeng.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini