MATA INDONESIA, JAYAPURA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Provinsi Papua Yerry Basri Mak berharap pemerintah serius menangani kasus-kasus Korupsi di Papua.
Ia pun memintaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua maupun KPK RI turun tangan dan tegas mengusut dugaan-dugaan kasus korupsi di Tanah Papua.
“Saya lihat penegakan hukum di Papua untuk Korupsi belum memadai, kenapa?, karena banyak sekali, pelanggaran – pelanggaran hukum di Papua, khususnya korupsi yang masih belum tersentuh,” katanya, dikutip Senin 13 Desember 2021.
Ia juga menilai kondisi Gubernur Papua Lukas Enembe yang sedang sakit menjadi salah satu penyebab jalannya roda pemerintahan tidak maksimal.
“Saya juga melihat kondisi Gubernur Papua yang sakit dimanfaatkan pihak-pihak tertentu, ada oknum di lingkaran Gubernur yang menghasut dan memprovokasi Gubernur sehingga sering salah ambil kebijakan,” ujarnya.
Menurutnya, yang menjadi poin urgennya adalah terkait penggunaan dana Otsus Papua, PON XX Papua dan Peparnas XVI Papua. Menurutnya, even-even besar dengan anggaran yang sangat besar ini diduga telah dikorupsi.
“Secara garis besar saya minta untuk BPK harus mengaudit dana Otsus dan Dana PON dan dana Peparnas. Diaudit dan pasti nanti kita akan temukan kejanggalan-kejanggalan itu. BPK Jangan takut audit. KPK harus turun tangan lagi, ini dana besar,” katanya.
Menurutnya ada beberapa indikasi penyalahgunaan anggaran yang sudah nampak di permukaan, baik Otsus maupun PON. Sementara Peparnas juga perlu di audit sebagai bentuk transparansi.
“Otsus nyatanya masih banyak wilayah di Papua yang urung ada pembangunan, roh Otsus untuk kesejahteraan rakyat ini belum menyentuh, dan ini dikorupsi pejabat Papua,” ujarnya.
Ia menilai sama halnya dengan dana desa ini juga dikorupsi dan diselewengkan untuk kepentingan lain, bukan untuk masyarakat. Sementara dana PON, itu indikasinya masih banyak honor yang belum dibayarkan, baik kesehatan, media dan sopir.
“Ini uang besar bukan sedikit, masak mereka nggak dibayar-bayar. Ini indikasi kuat KPK harus turun tangan, pejabat-pejabat di Papua ini diperiksa karena indikasinya jelas,” katanya.
Dirinya juga menyinggung pejabat-pejabat Papua yang berfoya-foya ke Ibu Kota Jakarta, atau tempat-tempat lain hanya untuk menghabiskan uang rayat. Di mana naluri kemanusiaannya, bersenang-senang di bawah penderitaan rakyatnya.
“Sejahteraan dulu rakyatmu, mereka minta apa, jalan kah, sekolah kah, kesehatan kah, ini harus diperhatikan. Jangan mereka berteriak karena kalian para pemimpin daerah yang seolah hanya urus kesenangan sendiri, ini tidak betul,” ujarnya.
