News
Updated:

BNPB: Urusan Perut Jadi Penyebab Utama Karhutla

bach
bach
342
342
0
Baca Juga
bach
bach

MINEWS, JAKARTA-Urusan perut menjadi salah satu penyebab utama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Hal itu ia ketahui setelah berkunjung ke sembilan provinsi berisiko kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya.

Doni mengatakan penyebab karhutla di setiap daerah memang berbeda-beda. Pembakaran oleh manusia juga didasari banyak alasan seperti kebiasaan atau budaya hingga suruhan demi imbalan.

“Ujung-ujungnya masalah perut, lapangan pekerjaan. Mereka yang mau bakar sebagian besar belum mempunyai pekerjaan tetap,” kata Doni di Graha BNPB, Jakarta, Kamis 21 Februari 2019.

Doni berkata pemerintah dalam empat tahun terakhir meningkatkan penegakan hukum terhadap pihak seperti korporasi yang menyebabkan karhutla. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 2.688 pengaduan dan 2.429 pengawasan perizinan periode 2015-2018.

Doni berujar dalam empat tahun ini, 550 kasus naik ke pengadilan baik pidana maupun perdata dan menyebabkan 500 perusahaan kena sanksi administratif. Empat perusahaan cabut izin, 21 perusahaan beku izin, 360 paksaan pemerintah, 23 teguran tertulis, dan 115 mendapat surat peringatan.

Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat kebakaran hutan dan lahan. Beberapa daerah di Indonesia seperti Riau dan Kalimantan tak lagi tertutup asap karhutla.

Doni menyatakan hal itu dilakukan agar para korporasi mendapat efek jera dan tak lagi menyuruh masyarakat sekitar membakar lahan. Di sisi lain, kata dia masyarakat sendiri perlu diedukasi mengenai dampak karhutla.

Edukasi masyarakat disebut memerlukan peran serta tokoh setempat mulai dari ulama dan tokoh adat. Karena kalau dibiarkan terus berapa banyak biaya yang kita keluarkan untuk mencegah dan memadamkan api belum lagi kerugian sosial dan kesehatan, bagaimana anak-anak bisa cerdas dan bagus kesehatannya kalau setiap tahun harus menghirup udara tercemar.

Ia mengingatkan biaya yang dikeluarkan pemerintah akibat karhutla sepanjang 2015 jauh lebih besar ketimbang membangun kembali Provinsi di Aceh akibat dilanda tsunami 15 tahun lalu.

Pemerintah harus menanggung sekitar Rp 221 triliun atau 16,1 miliar US dolar akibat karhutla. Sementara itu, pemerintah mengeluarkan biaya 7 miliar US dolar untuk membangun Aceh kembali.

Berita Sebelumnya
Debat Itu Menggairahkan
Berita Selanjutnya
Ditjen Pajak Temukan Harta Wajib Pajak di 65 Negara
Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini