.){kind=link}
MATA INDONESIA, JAKARTA-Saat ini peredaran vaksin covid-19 di Indonesia sudah hampir ada di seluruh wilayah. Nah, untuk mengantisipasi adanya peredaran vaksin palsu Sinovac, asal Cina di lapangan, PT Bio Farma melengkapi vaksinnya yang diproduksi dengan barcode dua dimensi (D2).
Hal itu menunjukan identitas masing-masing vial yang berfungsi untuk melakukan tracing atau pelacakan.
Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, vaksin produksi Bio Farma ini diberi nama vaksin Covid-19 dengan nomor EUA2102907543A1.
Vaksin ini mempunyai bentuk sediaan vial 5 ml berisi 10 dosis vaksin per vial yang merupakan vaksin dari virus yang diinaktivasi. Vaksin ini dikemas dalam dus berisi 10 vial stabil dan disimpan dalam suhu 2-8 derajat celcius.
“Setiap vial dilengkapi dengan dua dimensi barcode yang menunjukan identitas masing-masing vial yang berfungsi untuk melakukan tracing dan mencegah vaksin pemalsuan,” ujar dia dalam konferensi pers virtual Selasa 16 Januari 2021.
Sebelum produksi dan siap digunakan untuk vaksinasi nasional tahap dua, BPOM sudah melakukan pengujian untuk kelulusan, Lot Release, lalu dilakukan untuk menguji aspek mutunya.
Sampai dengan 15 Februari 2021, BPOM telah menerbitkan sertifikat Lot Release untuk 5 batch masing-masing kurang lebih 1 juta dosis. “Dengan diberikan kelulusan produk ini, maka vaksin tersebut telah siap digunakan dalam program vaksinasi,” katanya.
BPOM juga telah menerbitkan emergency use authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat vaksin Covid-19. Penerbitan EUA ini merupakan kedua kalinya setelah beberapa waktu lalu BPOM menerbitkan izin serupa untuk vaksin Sinovac.
Vaksinasi sendiri akan dilakukan secara bertahap di seluruh daerah di Indonesia untuk menekan penyebaran Covid-19. Tentunya, BPOM dan pemerintah tetap mengedepankan aspek keamanan mutu dan khasiat vaksin yang digunakan dalam vaksinasi nasional.
Namun setelah EUA diterbitkan, BPOM akan terus mengawal mutu vaksin mulai dari keluarnya dari industri farmasi hingga proses vaksinasi nanti.
Hal ini menjadi penting diperlukan kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah sebagai regulator. Kerja sama juga diperkuat oleh dengan industri farmasi untuk memantau jalur distribusi.