BIN, TNI dan Polri Diminta Segera Atasi Kekerasan yang Dilakukan KST Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri diminta untuk segera mengatasi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KST Papua. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin

“TNI, Polri, BIN akan terus melakukan tugasnya untuk melindungi warga sipil dan melakukan penegakkan hukum dan keamanan kepada para perusuh,” katanya, Senin 1 November 2021.

Ia pun memastikan bahwa negara akan selalu hadir menangani masalah keamanan di Papua dengan sebaik-baiknya. “Negara tidak akan diam dengan aksi kekerasan di Papua,” ujarnya.

Ma’ruf juga menjelaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya beragam kebijakan afirmasi untuk tanah Papua.

Ke depan, kata dia, akselerasi ini terus dilanjutkan oleh seluruh pranata pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Ini penting demi mewujudkan Papua yang aman dan sejahtera.

“Pemerintah juga akan terus melanjutkan pembangunan seperti yang sudah digariskan terkait dalam Inpres (Instruksi Presiden) maupun Undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bingkai NKRI untuk menjadikan papua aman dan sejahtera,” katanya.

Ia pun berpesan seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat di Papua dapat bekerja sama dengan pemerintah menciptakan suasana kondusif di Papua. Kerja sama dinilai penting agar seluruh program yang telah diagendakan dapat terlaksana dengan baik.

“Diserukan kepada seluruh masyarakat terutama bagi tokoh-tokoh agama, tokoh adat untuk tetap tenang dan terus bekerja sama dengan pemerintah, dengan aparat pemerintah, dan aparat setempat,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Musim Hujan sudah Guyur Bantul, Pemkab justru Perpanjang Darurat Kekeringan?, Ini Alasannya

Mata Indonesia, Bantul - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul telah mengajukan perpanjangan status darurat kekeringan hingga 31 Desember 2023. Keputusan ini didasarkan pada dampak yang masih dirasakan di beberapa kalurahan di Bumi Projotamansari akibat kekeringan, meski hujan deras sudah mengguyur Bantul.
- Advertisement -

Baca berita yang ini