Bikin Anggaran Beli Aibon Rp 82 M, Pemprov DKI Mau Ngajari Murid-Murid Ngelem?

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Ditemukan anggaran fantastis untuk pembelian lem aibon Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk 37.500 murid sekolah se Jakarta pada 2020 mencapai Rp 82,8 miliar. Anggota DPRD DKI Jakata William Adiyta Sarana menghitung setiap bulan murid-murid sekolah di Jakarta bakal menerima 2 kaleng setiap bulannya.

“Buat apa?” kata politisi PSI itu di akun twitter @wilsarana Rabu 30 Oktober 2019.

Namun, anggaran fantastis yang diunggah di alamat laman apbd.jakarta.go.id kini sudah dihapus.

Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat mengeluarkan pernyataan ‘buang badan’ alias ngeles dari temuan itu yaitu, “mungkin salah ketik.”

Tetapi yang jelas aibon selama ini sudah dikenal sebagai cara paling murah untuk mabok dan nge-fly dan biasanya digunakan oleh anak-anak jalanan yang tidak cukup uang untuk membeli narkoba. Cara mereka sering disebut dengan “ngelem.”

Jika setiap murid nantinya setiap bulan menerima dua kaleng lem aibon, bukan tidak mungkin lama-lama disalahgunakan untuk “ngelem.”

Berita Terbaru

Kemandirian Pangan dan Energi di Papua Menjadi Pilar Strategis Pembangunan Nasional

Oleh: Markus Yikwa *) Agenda kemandirian pangan dan energi kembali menempati posisi sentral dalam arah kebijakanpembangunan nasional. Pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa ketahanan negara tidakhanya diukur dari stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga dari kemampuan memenuhikebutuhan dasar rakyat secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Papua ditempatkansebagai salah satu wilayah kunci, baik untuk mewujudkan swasembada pangan maupunmemperkuat fondasi kemandirian energi berbasis sumber daya domestik seperti kelapa sawit. Upaya percepatan swasembada pangan di Papua mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih struktural dan berjangka panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagaikesempatan menekankan bahwa defisit beras di Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengandistribusi antarpulau, melainkan harus dijawab melalui peningkatan kapasitas produksi lokal. Dengan kebutuhan beras tahunan yang jauh melampaui produksi eksisting, pemerintah memilihstrategi pencetakan sawah baru secara masif sebagai solusi konkret. Pendekatan ini menunjukkankeberanian negara untuk menyelesaikan masalah dari hulunya, bukan sekadar menambalkekurangan melalui mekanisme pasar jangka pendek. Kebijakan pencetakan sawah baru di Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menyiapkan dukungan menyeluruh berupa penyediaan benih unggul, pupuk, pendampingan teknologi, hingga pembangunan infrastruktur irigasi dan akses produksi. Sinergiantara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat utama agar program ini tidak berhentisebagai proyek administratif, melainkan benar-benar mengubah struktur ekonomi lokal. Denganproduksi pangan yang tumbuh di wilayahnya sendiri, Papua tidak hanya mengurangiketergantungan pasokan dari luar, tetapi juga membangun basis ekonomi rakyat yang lebihtangguh. Lebih jauh, visi swasembada pangan yang disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman menempatkan kemandirian tiap pulau sebagai fondasi stabilitas nasional....
- Advertisement -

Baca berita yang ini