Bidik Piala Dunia 2022, Ini Cara Cina Merangkul Pemain Asing

Baca Juga

MINEWS.ID, BEIJING – Langkah cerdas dilakukan tim sepakbola nasional Cina menjelang Piala Dunia 2022. Dua pemain asing Nico Yennaris, pemain berusia 26 tahun kelahiran London; serta Elkeson dari Brasil yang berusia 30 tahun, ditarik ke tim nasional.

Seperti dikutip dari BBC, Keduanya masuk dalam timnas Cina saat menaklukkan Maladewa 5-0 pada laga tandang Selasa (10/09) lalu. Pada pertandingan ini, Elkeson mencetak dua gol. Adapun Yennaris masuk dalam daftar pemain cadangan. Keberadaan mereka tercatat pada sejarah sepak bola Cina; itulah pertama kalinya pemain naturalisasi memperkuat timnas.

Hal ini menandai langkah yang besar—sebuah negara dengan populasi 1,4 miliar jiwa,  membolehkan ‘orang asing’ membela timnas demi lolos putaran final Piala Dunia.

Sebelum pertandingan melawan Maladewa, wacana memasukkan pemain asing ke dalam timnas sudah mengemuka. Terwujudnya wacana tersebut dilaporkan merupakan salah satu syarat yang diajukan Marcelo Lippi untuk kembali menjabat pelatih timnas Cina.

Lippi —yang pernah mengantarkan Italia sebagai juara Piala Dunia pada 2006—hengkang dari jabatannya sebagai pelatih timnas Cina setelah negara itu tersingkir dari Piala Asia. Sejak saat itu, topik naturalisasi pemain menjadi topik yang hangat dibahas.

Kini, setelah Yennaris dan Elkeson, masih ada pemain-pemain asing lainnya yang menjadi warga negara Cina.  Nah, bagaimana caranya? Selain beragam aturan FIFA yang harus dipatuhi, ternyata Cina menerapkan enam kriteria untuk merekrut pemain asing ke timnasnya.

1. Punya orang tua atau kakek/nenek asal Cina

Cina memang ingin meraih prestasi di bidang sepak bola, namun negara itu tidak ingin pemain yang benar-benar ‘asing’. Karena itu, ketika hendak menaturalisasi pemain, Cina memulainya dengan melacak pemain-pemain keturunan Cina.

Pada Januari lalu, Beijing Sinobo Guoan FC, salah satu klub besar yang berkiprah di Liga Super (CSL), dengan bangga mengumumkan perekrutan Nico Yennaris dan John Hou Saeter. Keduanya terdaftar sebagai pemain Cina.

Mereka adalah dua pemain naturalisasi perdana dalam sejarah sepak bola Cina. Walau keduanya tidak pernah tinggal di Cina, mereka berhak membela timnas karena punya garis keturunan Cina dari pihak ibu. “Ibu saya lahir di Cina. Akan menjadi kehormatan bagi keluarga saya jika bermain untuk Cina,” kata Hou Saeter.

Sedangkan Yennaris mengaku tahu bahwa dirinya punya “darah” Cina.

2. Berlatih di klub Eropa yang tersohor

Meski naturalisasi kini diperbolehkan, kualitas pemain tetap diutamakan. Prioritas Cina saat ini adalah lolos ke putaran final Piala Dunia. Negara tersebut pernah satu kali menembus kompetisi elite itu pada 2002, namun kalah tiga kali tanpa pernah mencetak gol. Bahkan, pada Piala Dunia U-20, Cina gagal menembus kualifikasi sejak 2005.

Presiden Cina, Xi Jinping telah memulai strategi besar guna mendorong sistem pelatihan pemain belia, namun itu strategi jangka panjang. Pemain-pemain asing diharapkan bisa membantu Cina meraih sukses. Yennaris adalah jebolan akademi pemain muda Arsenal, sedangkan Hou Saeter adalah pemain termuda yang mengawali debutnya untuk klub Norwegia, Rosenberg. Keduanya bahkan pernah bermain untuk negara kelahiran mereka pada usia belia.

Selain dua pemain ini, klub Guangzhou Evergrande yang pernah memenangkan tujuh kali juara Liga Super, telah menggaet Tyias Browning dari Everton pada Februari lalu. Kakek Browning dilaporkan berasal dari Guangdong kemudian pindah ke Inggris pada 1960-an.

3. Berprestasi di klub Cina

Pada Agustus lalu, timnas Cina memanggil Elkeson yang kelahiran Brasil. Uniknya, dia bukan keturunan Cina tapi telah bermain di Cina selama enam tahun.  Itu artinya, walau seorang pemain bukan keturunan Cina, bukan berarti peluang pemain itu untuk bergabung dengan timnas Cina langsung nihil. Elkeson mampu memenuhi kriteria itu. Dia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Super dengan 103 gol.

4. Melepaskan kewarganegaraan
Lionel Messi bisa punya paspor Spanyol dan tetap dapat membela timnas Argentina. Namun, sistem dwikewarganegaraan semacam itu tidak berlaku di Cina. Artinya, begitu seseorang mendapat kewarganegaraan Cina, dia tidak bisa punya paspor negara lain.

Dua tahun lalu, klub-klub Cina menggelontorkan uang sedemikian banyak untuk pemain-pemain asing, sampai asosiasi sepak bola Cina memberlakukan pajak sebesar 100 persen atas transfer pemain non-Cina. Pada 2019, gaji tahunan Elkeson mencapai US$11 juta atau setara dengan Rp 153 miliar.

5. Punya nama Cina
Jika seorang pemain Cina tidak bisa berbahasa Mandarin dengan sempurna, setidaknya dia harus punya nama Cina agar para pendukung bisa meneriakkan namanya. Hal yang mirip terjadi pada era 1990-an, tatkala Jepang menaturalisasi pemain asing untuk memperkuat timnasnya.

Ruy Ramos dilafalkan “Ramosu Rui”, kemudian Wagner Lopez menjadi “Ropesu Waguna” dan Alex dos Santos menjelma sebagai “Santosu Aresandoro”.

Di Cina, Nico Yennaris kini dikenal dengan nama “Li Ke”, pelafalan nama pertamanya dalam bahasa Inggris. Lantas Elkeson menjadi “Ai Kesen”.

Adapun Hou Saeter berubah menjadi Hou Yongyong. Namun, nama itu memang nama aslinya lantaran dia memakai nama keluarga ibunya.

Nama paling unik adalah yang disematkan pada Aloisio dos Santos Goncalves, pemain Guangdong Southern Tigers FC, yang menjadi warga negara China, Juli lalu. Namanya berubah menjadi Luo Guo (negara) Fu (kaya).

6. Menguasai lagu kebangsaan Cina
“Bangkitlah! Bangkitlah! Bangkitlah!”
Itu adalah penggalan lirik dalam lagu kebangsaan Cina yang berjudul “Mars Relawan”.

Meskipun tidak bisa bahasa Mandarin dengan sempurna, ketika Li Ke dan Elkeson berlaga untuk timnas Cina, mereka harus bisa menyanyikan lagu tersebut. Hal itu memang diwajibkan asosiasi sepak bola Cina.

Pemerintah Cina berharap semua pemainnya bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan lantang apabila mereka berlaga dalam putaran final Piala Dunia 2022 di Qatar.

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini