Bertahun-Tahun Tak Masuk Kantor, Ratusan ASN Masih Diberi Kesempatan Bela Diri

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Ratusan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupatan Mimika, Papua, tetap diberi kesempatan membela diri meskipun selama bertahun-tahun tidak pernah ke kantor.

Menurut Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, di Timika, jumlah persisnya adalah 280 orang ASN yang tetap menerima gaji bahkan tunjangan meskipun mereka tidak pernah masuk kantor.

“Saya sudah perintahkan Sekda (Sekretaris Daerah) untuk memanggil mereka. Jika sampai tiga kali dipanggil tidak juga menghadap, ya terpaksa diberhentikan,” ujar Eltinus yang dikutip Senin 22 Maret 2021.

Sekda Michael Gomar mengatakan mereka akan diproses sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS/ASN.

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN No. 21 tahun 2010, tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2020 salah satu pelanggaran disiplin pegawai adalah tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah selama 46 hari dalam satu tahun.

Eltinus menyatakan hal tersebut baru diketahui setelah mereka melakukan validasi terhadap data ASN di pemerintahan tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini