MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk merestrukturisasi kredit bagi pelaku usaha dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan itu diambil sebagai upaya bersama komponen bangsa menghadapi dampak ekonomi pandemi global dari virus corona atau COVID-19.
Presiden juga meminta dilakukannya refocusing dan realokasi di belanja APBN dan juga belanja di Pemda APBD-APBD di daerah-daerah. “Saya sudah minta untuk fokus di tiga hal saja, yaitu yang pertama bidang kesehatan, terutama dalam upaya pengendalian Covid-19. Yang kedua, social safety nett ini bansos-bansos,” ujarnya di Istana Merdeka, Jumat 20 Maret 2020.
Ketiga, lanjut Presiden, yang berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga bisa tetap berproduksi dan terhindar terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Jokowi beralasan bahwa wabah Covid-19 di Indonesia bukan hanya berisiko bagi kesehatan masyarakat. Ia meyakini implikasinya besar juga pada perekonomian dunia, dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan turun dari 3 persen menjadi 1,5 persen atau mungkin lebih dari itu.
“Pertumbuhan ekonomi negara kita yang semula diproyeksikan 5 sampai 5,4 persen juga akan mengalami penurunan. Tantangan ini harus kita hadapi dan harus kita jawab,” ujar Presiden.
Karenanya, Presiden mengatakan kebijakan restrukturisasi dan pembiayaan jika diterapkan saat ini akan sangat bagus. “Saya sudah mendapat laporan OJK telah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi bagi debitur termasuk debitur UMKM yang terkena dampak Covid-19, saya kira kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan sangat bagus,” kata Jokowi.
Ia juga menginstruksikan agar realokasi anggaran difokuskan untuk membantu insentif ekonomi bagi pelaku usaha khususnya UMKM dan sektor informal. “Ini harus digarisbawahi, UMKM dan sektor informal,” katanya.
Sementara untuk APBN dan APBD, Jokowi memerintahkan untuk difokuskan untuk program jaring pengaman sosial. Caranya dengan memperbesar bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Sembako, dan Beras Sejahtera (Rastra).
Menurut Jokowi, program jaring pengaman sosial akan mampu meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat. “Kartu Pra-Kerja juga harus segera cepat dimulai. Selain untuk memberikan skilling dan upskilling, juga untuk mengatasi hal berkaitan PHK,” kata Jokowi.
Dia menilai kementerian dan pemerintah daerah banyak memliki rencana perjalanan dinas, rapat, dan belanja barang yang tidak begitu penting. “Saya minta dipangkas. Daya beli masyarakat harus betul-betul jadi perhatian kita, terutama rakyat kecil,” kata dia.
Pun ia meminta agar dana desa bisa segera direalisasikan, khususnya yang berkaitan dengan program padat karya tunai dan penanganan corona. Bahkan, dia meminta agar program padat karya tunai bisa diperbanyak oleh berbagai kementerian/lembaga.
“Satu dua kementerian sudah mulai, tapi menurut saya perlu diperbanyak di semua kementerian,” kata dia.
