Berkat IKN, PUPR Sebut Kawasan Hutan di Kalimantan Justru Bertambah

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Hutan di Kalimantan akan semakin bertambah seiring pembangunan proyek ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan tidak akan terjadi deforestasi pada hutan di Kalimantan.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga menegaskan bahwa pembangunan bakal meminimalisir penebangan pohon.

”Kita juga mengatur bagaimana terutama tentang aspek lingkungan agar tetap terjaga. Jadi kerjanya yang baik. Meminimalisir penebangan pohon. Tidak mengotori teluk balik papan, cara kerja yang lebih baik dan tertib,” ujar Danis.

Menurutnya keadaan hutan di kawasan pembanguann IKN Nusantara saat ini hanyalah sekitar 40 persen, namun adanya pembangunan IKN Nusantara, nantinya bakal menjadi 70 persen. Hal itu di wujudkan dari adanya pembangunan persemaian, atau pembibitan tanaman. “Jadi sama sekali salah kalau punya deforestasi, yang ada akan kita perbaiki menjadi lebih baik, tidak justru dirusak,” kata Danis.

Setiap pembangunan sedikit banyak tetap membutuhkan deforestasi. Namun menurut Danis dengan adanya persemaian pembangunan di IKN Nusantara bakal mengutamakan reboisasi, atau penanaman hutan kembali.

“Sekarang kalau kita berbicaralah KIPP, sekarang itu hutan tanaman industri sudah hutan sekunder, pohon ekaliptus, bukan hutan primer lagi, justru itu nanti yang kita perbaiki nanti menjadi tanaman yang asli dari Kalimantan,” kata Danis.

Seperti diketahui setidaknya pada tahap awal Pemerintahan bakal membangun dana APBN untuk membangun beberapa Infrastruktur dasar, setelah dilakukan land development atau pemetakan tanah, maka akan dibangun jalan sebagai konektivitas, dan lainnya.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini