Bereskan Masalah Tanah Milik TNI, Jenderal Andika Minta Tolong Yusril Ihza Mahendra

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Untuk membereskan masalah tanah yang sudah berlarut-larut, Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa meminta bantuan eks Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Panglima TNI, di banyak daerah memang banyak tanah milik TNI yang bertahun-tahun dikuasai masyarakat karena selama ini belum ada sertifikatnya.

“Bahkan, tidak sedikit jumlahnya, lahan-lahan tersebut kini dikuasai baik oleh warga masyarakat maupun perusahaan swasta dan dijadikan pemukiman atau lahan kegiatan bisnis,” ujar Andika yang dikutip Minggu 18 September 2022.

Sementara, dalam beberapa kasus ada putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) mengalahkan TNI.

Namun eksekusi atas putusan tersebut dalam praktik tidak dapat dilaksanakan,” ungkapnya.

Untuk itu, Yusril menyarankan kepada Panglima TNI alangkah baiknya jika TNI menginventarisasikan lahan-lahan yang diakui miliknya.

Setelah itu, dilakukan analsis demi suatu keabsahaan para pemilik lahan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini