MATA INDONESIA, KUPANG – Pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Gerakan Republik Anti Korupsi (GRAK) dan Forum Pemuda Penggerak Perdamaian dan Keadilan (FORMADDA) NTT mendesak Anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi Demokrat Beny K. Harman (BKH) untuk mengklarifikasi mengenai foto Kartu Tanda Anggota (KTA) Hieronimus Taolin.
Ketua GRAK Hegon Kelen Kedati mengatakan bahwa ada foto yang beredar dan diduga adalah KTA Partai Demokrat atas nama Hieronimus Taolin. Pada foto tersebut tertulis, dicetak pada tanggal 18 Januari 2022, sehari setelah Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung.
“Kami mendesak Bapak BKH untuk memberi klarifikasi secara sah dan meyakinkan terkait foto yang beredar tersebut. Hal ini Karena dalam Rapat Kerja tersebut BKH sendiri mengatakan bahwa dirinya memanggil Hieronimus Taolin datang ke Jakarta untuk mengikuti rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung. Dalam rapat tersebut juga, BKH menyatakan bahwa Hieronimus Taolin adalah korban”, katanya dalam rilis yang diterima minews.id, Jumat 25 Maret 2022.
Lebih lanjut Hegon Kelen Kedati menyampaikan bahwa dari pernyataan BKH dalam rapat itu dapat dinilai dan diduga bahwa posisi Pak Beny adalah melindungi Hieronimus Taolin sebagai korban dan saksi dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh Mantan Kepala Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT, Kundrat Mantolas.
“Namun, sampai sejauh ini kasus dugaan pemerasan itu belum diproses pidana. Sejauh ini Kundrat Mantolas mendapat hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan selama 12 bulan. Sampai kapan Hieronimus Taolin dilindungi sebagai korban atau saksi atas dugaan kasus pemerasan oleh Kundrat Mantolas? Kasus dugaan pemerasan ini harus diproses pidana dan dikawal sampai putusannya ingkrah di pengadilan karena tidak tertutup kemungkinan bahwa bisa jadi ada indikasi dugaan penyuapan dan ini harus clear,” ujarnya.
Hegon juga menyampaikan bahwa meskipun Hieronimus dilindungi pada dugaan kasus pemerasan itu, namun itu tidak berarti serta merta membuat dirinya kebal hukum. Sebab semua warga negara sama di mata hukum.
“Oleh karena itu, penyidikan Kasus dugaan proyek mangkrak pengerjaan jalan Kapan-Nenas dengan dana T.A 2020 yang diduga ada keterlibatan Hieronimus Taolin tetap harus berjalan,” katanya.
Untuk diketahui, terkait kasus dugaan kasus proyek mangkrak pengerjaan jalan Kapan-Nenas dengan dana T.A 2020, Hieronimus Taolin sudah 3 kali mangkir dari panggilan Kejaksaan Tinggi NTT.
“Ada kesan dan dugaan bahwa Hieronimus Taolin secara psikologis merasa dilindungi oleh Pak Beny K. Harman sehingga tidak patuh pada panggilan Kejaksaan Tinggi NTT dan beredarnya foto yang diduga KTA partai Demokrat atas nama Hieronimus Taolin ini memperkuat kesan dan dugaan ini,” ujarnya.
Oleh karena itu, pegiat anti korupsi meminta dan mendesak Pak Beny untuk:
Pertama, memberi klarifikasi terkait foto yang diduga KTA partai Demokrat atas nama Hieronimus Taolin.
“Apakah benar Partai Demokrat mengeluarkan KTA atas nama Hieronimus Taolin atau tidak? Kalau tidak terbukti benar maka aparat penegak hukum harus mencari siapa aktor inlektual dibalik pemalsuan KTA partai Demokrat atas nama Hieronimus Taolin,” katanya.
Kedua, mendorong Kejaksaan Agung untuk segera memproses pidana dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh Kundrat Mantolas dan mengawal proses ini sampai putusan ingkrah di pengadilan agar jelas batas waktu perlindungan terhadap Hieronimus Taolin ini sebagai korban atau saksi.
Ketiga, memberi dukungan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTT untuk mengungkap aktor intelektual di balik dugaan kasus korupsi di NTT termasuk dalam hal ini adalah dugaan kasus proyek mangkrak pengerjaan jalan Kapan-Nenas yang di duga ada keterlibatan Hieronimus Taolin.