Bawa 1.500 Dosis, BIN Gelar Vaksinasi Massal di Purwosari

Baca Juga

MATA INDONESIA, PURWOSARI – Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Istimewa Yogyakarta atau Binda DIY menggelar kegiatan vaksinasi massal di Puskesmas Purwosari, Gunung Kidul pada Rabu 29 September 2021.

Perwakilan BIN DIY di Gunungkidul Eko Susilo menyampaikan bahwa BIN menggelar vaksinasi massal dengan sasaran wilayah yang capaiannya rendah. BIN berkoordinasi dengan kapanewon (Kecamatan di tingkat Kabupaten) dan kalurahan setempat untuk memobilisasi warga agar mengikuti vaksinasi massal.

“Hari ini dan besok, dilakukan di Kapanewon Purwosari. Selanjutnya akan terus mencari daerah yang masih lambat untuk dipercepat,” katanya.

Untuk mempercepat kegiatan vaksinasi, Binda DIY bekerjasama dengan Dinkes, Dinsos, dan PDHI. Selain itu, mereka juga menerapkan strategi jemput bola bagi warga yang terkendala hadir di lokasi vaksinasi, terutama yang dialami para difabel.

“Khusus difabel tunanetra, kita lakukan penjemputan dan mengantar kembali ke rumah setelah divaksin,” ujarnya.

Eko pun berharap dengan model gerakan turun ke desa dan penjemputan bagi masyarakat rentan, tidak ada lagi masyarakat yang terlewat dari pemenuhan hak untuk menerima vaksinasi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM), Dinkes Gunungkidul, Sumitro menjelaskan bahwa sejauh ini vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 67,52 persen. Sedangkan untuk dosis 2 atau yang sudah lengkap mencapai 29,53 persen.

“Adapun total sasaran vaksinasi COVID-19 di Gunungkidul yang ditarget sebanyak 595.145 orang,” katanya.

Dia menyebutkan, terdapat dua kapanewon yang capaian vaksinasinya tinggi yakni Purwosari dan Ponjong. Berdasarkan data 28 September, capaian vaksinasi di Purwosari sudah 69 persen.

“Kemungkinan hari ini setelah bertambah 1.500 warga tervaksin, vaksinasi di Purwosari tercapai 70 persen,” ujarnya.

Sementara Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengungkapkan bahwa vaksinasi di Gunungkidul ditarget selesai akhir tahun 2021.

“Untuk dosis pertama saya yakin bisa tercapai. Target 70 persen jelas terealisasi,” katanya.

Pihaknya mengungkapkan, saat ini capaian di wilayahnya telah menyentuh lebih dari 60 persen. Ia pun mengapresiasi upaya Binda DIY yang selama ini sudah membantu kegiatan vaksinasi di wilayahnya.

Sunaryanta juga berterimakasih kepada masyarakat yang antusias bersedia hadir mengikuti vaksinasi. Dengan kesediaan masyarakat, dirinya berharap kelonggaran kegiatan dan aktivitas segera diberlakukan.

“Harapannya aktivitas perekonomian segera pulih,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini