MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan core values ‘berakhlak’ dan employer branding untuk aparatur sipil negara (ASN). Peluncuran ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja abdi negara yang profesional.
Core Values ‘berakhlak’ yang dimaksud merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Sekjen Barikade 98 Arif Rahman pun mendukung dan mengapresiasi langkah Presiden tersebut. Selama ini ASN seolah bekerja tanpa arah, semata-mata mengerjakan tugas pokok saja.
“Padahal tidak sedikit ASN yang memiliki kemampuan potensial menjadi tidak berkembang. Core value ini ke depan menjadi pengikat bagi ASN yang selama ini terkotak-kotak sebatas wilayah kerja saja,” ujar Arief dalam keterangan resminya, Selasa 27 Juli 2021.
Ia menjelaskan bahwa poin yang disampaikan oleh Presiden merupakan nilai-nilai dasar yang mesti dimiliki oleh ASN. Jika ini diaplikasikan dengan konsisten, maka tidak akan ada lagi sektarianisme dalam ASN.
“Semua akan memiliki kemampuan dan pemahaman dasar yang merata,” katanya.
Eks aktifis 98 dari organ FAMRED ini juga menekankan bahwa penetapan Core values Berakhlak harus menjadi tafsir tunggal terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Core values ASN ini merupakan elaborasi intisari nilai-nilai dasar ASN ke dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Berbagai nilai-nilai yang ada di instansi pemerintah digabungkan dan dikerucutkan menjadi tujuh nilai yang dapat berlaku secara umum.
Ia pun berharap agar setelah ditetapkannya core values ini, ASN mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Jiwa melayani serta membantu masyarakat wajib tertanam kuat dalam diri setiap ASN.
“Bukan zamannya lagi ASN bergaya seperti pejabat zaman kolonial, yang justru minta dilayani,” ujarnya.
Dalam perannya sebagai pelayan publik, ASN dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan oleh negara. Kendati demikian, otoritas dan sumber daya tersebut harus digunakan secara akuntabel dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa dan negara serta menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis.
Menurut Arif, saat ini ASN dihadapkan pada tantangan disrupsi dalam berbagai bidang. Peningkatan kapasitas dan kompetensi menjadi keniscayaan dalam menghadapi era disrupsi. Upaya-upaya kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan, baik kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, dan lintas profesi.
Ia pun berharap dengan diaplikasikannya core value Berakhlak kepada segenap ASN, maka tidak akan ada lagi dualisme ideologi dan kepentingan di tubuh ASN. Ke depan, ASN harus bisa menjadi ujung tombak ideologi Pancasila dan loyal terhadap NKRI. Potensi ASN secara kualitatif dan kuantitatif haru bisa menjadi benteng terdepan ideologi Pancasila, terutama dalam melawan viru-virus radikalisme dan intoleransi.
“Sudah waktunya ASN akan menjadi model atau contoh penerapan Pancasila bagi rakyat,” katanya.
