Banyak Rumah Sakit Nakal, Pemerintah Siapkan Standarisasi Harga Swab Test

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Akibat banyaknya ditemui rumah sakit nakal yang menerapkan harga lebih mahal, pemerintah berencana menyiapkan standarisasi untuk harga swab test atau tes usap.

Disampaikan Plt Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Dody Ruswandi, pihaknya menemukan rumah sakit swasta mematok harga tes usap hingga Rp 5 juta.

Rencananya, berdasarkan fakta itu, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Nasional Doni Monardo akan menyampaikan masukan kepada Menkes Terawan Agus Putranto.

“Saat ini kita sedang siapkan standar biaya untuk rumah sakit swasta kami sedang bekerja siapkan itu jadi mungkin nanti kepala BNPB akan berikan saran ke Menkes mungkin plafon maksimalnya sekian,” kata Dody di Jakarta, Rabu 9 September 2020.

Dody tak menampik, sebagian rumah sakit swasta membuat harga tes usap menjadi mahal karena ingin mengeruk keuntungan lebih.

Padahal, harga tes usap menurut BPNP harusnya hanya maksimal Rp 500 ribu saja per orang.

BNPB mengusahakan agar rumah sakit swasta memberlakukan standar tersebut dan hanya mengambil margin keuntungan dengan batas wajar.

“Kajian itu sudah berjalan. Kami sudah punya baseline harga sebenarnya di bawah Rp 500 ribu. Kalau diberlakukan di RS swasta tinggal ditambah margin keuntungan yang wajar,” ujar Dody.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini