MATA INDONESIA, JAKARTA – Terdapat beberapa kelompok separatis di Papua yang memiliki tujuan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan beberapa diantaranya memiliki senjata api. Melihat hal ini, pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai bahwa peran intelijen penting untuk mengantisipasi pergerakan kelompok tersebut khususnya bagi yang bersenjata.
“Intelijen harus bergerak terlebih dulu untuk melakukan pemetaan dengan akurat. Hasil dari pemetaan ini yang ditindaklanjuti oleh pasukan yang akan memburu OPM,” kata Stanislaus kepada Mata Indonesia News, Senin 24 Mei 2021.
Adapun menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Cahyo Pamungkas banyaknya kelompok separatis di Papua ini juga menyebabkan permasalahan menjadi semakin kompleks.
“Ada kelompok bersenjata, dari OPM 1965 kemudian misalnya koordinasi dan pembentukan TPNPB OPM 2006 ada Dewan Militer TPBNPB ada komando nasional. Ini menunjukkan kompleksitas aktor politik di Papua,” kata Prof Dr Cahyo Pamungkas.
Maka, selain pendekatan keamanan, pendekatan lunak juga dilakukan, yaitu dengan membuka ruang dialog dengan masing-masing pihak yang dinilai memiliki pengaruh penting di Papua.
“Pendekatan dialog harus dilakukan secara inklusif, secara komperhensif dengan membahas agenda bersama dan punya legitimasi yang kuat dari beberapa pihak,” kata Prof Dr Cahyo Pamungkas.
Sejauh ini pemerintah pun menitikberatkan pendekatan kesejahteraan terhadap masyarakat Papua. Tujuannya, agar masyarakat tidak salah persepsi dan menganggap bahwa pemerintah hanya fokus pada pendekatan keamanan.
“Supaya tidak ada salah persepsi bahwa seakan-akan penanganan di Papua itu lebih kepada pendekatan keamanan, padahal justru kita ingin pendekatannya adalah pendekatan kesejahteraan,” kata Ma’ruf.
