MATA INDONESIA, JAKARTA-Bantuan beras dari pemerintah pusat membantu ekonomi masyarakat saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sekarang ini. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jambi Al Haris.
“Kita berharap bantuan beras PPKM dari pemerintah pusat ini dapat mengatasi masalah ekonomi di tengah masyarakat,” katanya.
Total bantuan beras PPKM di Provinsi Jambi yang disalurkan untuk masyarakat sebanyak 1.539.900 kilogram. Dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 153.990 KPM yang tersebar di 11 kabupaten dan kota di daerah itu.
Bantuan beras PPKM tersebut terdiri atas program keluarga harapan (PKH) sebanyak 94.531 KPM dan bantuan sosial tunai (BST) sebanyak 59.459 KPM.
Rincian daerah penerima adalah Kota Jambi 20.640 KPM, Kabupaten Muaro Jambi 15.452 KPM, Batanghari 16.837 KPM, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 15.364 KPM.
Selanjutnya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 12.152 KPM, Bungo 19.627 KPM, Tebo 13.395 KPM, Kerinci 13.669 KPM, Merangin 13.217 KPM, Sarolangun 16.991 KPM, dan di Kota Sungai Penuh 5.646 KPM.
“Masing-masing KPM mendapat bantuan beras sebanyak 10 kilogram. Beras bantuan ini merupakan beras CBP (cadangan beras pemerintah) kualitas medium dan sangat layak untuk masyarakat karena kualitasnya baik,” katanya.
Pendistribusian bantuan beras PPKM tersebut dilakukan dalam waktu satu bulan dari 18 Juli 2021. Namun, Perum Bulog Kanwil Jambi menargetkan sebelum satu bulan bantuan beras PPKM tersebut sudah diterima seluruh KPM di Provinsi Jambi.
Kepala Perum Bulog Kanwil Jambi Defrizal mengatakan dalam pendistribusiannya, Perum Bulog Jambi bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Dijelaskan Defrizal, Bulog Jambi menyerahkan bantuan beras PPKM di pintu gudang Bulog.
Selanjutnya Pos Indonesia mendistribusikan kepada KPM yang berada di 11 kabupaten dan kota. Di Kota Jambi, Perum Bulog Jambi menargetkan pada Kamis 22 Juli 2021, bantuan beras PPKM selesai didistribusikan.
“Kamis besok targetnya di Kota Jambi selesai didistribusikan, hari ini di Kabupaten Sarolangun sudah mulai didistribusikan dan untuk kabupaten lain dalam proses,” katanya.
){kind=link}