Bank jadi Kunci Keberhasilan Transisi Hijau

MATA INDONESIA, JAKARTA-Bank merupakan penyedia dana usaha, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Yanti Setiawan menilai kehadiran Bank menjadi kunci keberhasilan transisi hijau.

“Perbankan sebenarnya memainkan peran yang sangat penting dalam transisi hijau karena penyaluran dana dari perbankan mempengaruhi kapasitas dan potensi sektor yang dibiayainya,” kata Yanti.

Kebijakan keuangan hijau dari BI, khususnya kebijakan makroprudensial, lanjutnya, diarahkan untuk mendorong transisi aset perbankan ke portofolio yang lebih hijau serta mendorong penyesuaian suku bunga kredit yang lebih terjangkau untuk perusahaan atau project yang hijau.

Yanti mengatakan pelaksanaan transisi hijau harus digencarkan karena penguatan komitmen menuju transisi hijau di global, berdampak cukup kuat pada Indonesia, seperti pemutusan kontrak dari perusahaan global dengan perusahaan Indonesia yang tidak memenuhi standar lingkungan, serta pernyataan Uni Eropa dan global bahwa kelapa sawit dari Indonesia belum memenuhi standar NDPE atau nol deforestasi, nol gambut dan nol eksploitasi.

Kendati demikian, peluang investasi di sektor hijau juga besar terhadap perekonomian Indonesia dan isu perubahan iklim dapat menjadi motor penggerak Indonesia.

“Setidaknya dibutuhkan dana sekitar Rp 3.500 triliun untuk mendukung infrastruktur dan aktivitas ekonomi hijau dan ini artinya hampir separuh dari existing kredit perbankan kita sekarang,” ujar Yanti.

Jumlah dana tersebut, katanya, jika harus ditanggung perbankan untuk membiayai seluruh kebutuhan pendanaan transisi hijau selama delapan tahun ke depan, dan akan memberatkan kinerja perbankan, sehingga peluang investasi semakin besar.

Lebih lanjut ia menyampaikan bank sentral turut concern terhadap perubahan iklim karena kerusakan lingkungan dan perubahan iklim dapat menimbulkan risiko fisik dan risiko transisi.

Risiko fisik berupa gangguan produksi dan distribusi berimplikasi pada stabilitas moneter dan SSK, serta risiko transisi merupakan risiko yang muncul dalam menuju rendah karbon dan akibat menunda pencapaian rendah karbon dan risiko transisi berupa penurunan harga aset dan SSK, risiko eksternal, ketidakpastian suplai dan harga energi.

Adapun BI telah memiliki kerangka kebijakan keuangan hijau yang terdiri dari empat pilar kebijakan, yakni penguatan kebijakan makroprudensial hijau, pendalaman pasar uang hijau, pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif hijau, serta transformasi kelembagaan BI hijau.