Bandara Soetta Sudah Siap Sambut Kedatangan Delegasi G20

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Ajang G20 yang akan Oktober 2022 mendatang membuat Indonesia sebagai presidensi G20 sibuk menyiapkan diri.

Salah satu pembenahan untuk menyambut tamu-tamu terhormat dari berbagai negara adalah Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Malah Bandara Soetta meski masih dalam kondisi pandemi Covid-19 sudah menyambut kedatangan delegasi G20 dari berbagai negara dan berbagai lembaga finansial, serta lembaga global untuk menghadiri dua pertemuan di Jakarta dalam Presidensi G20 Indonesia 2022.

Dua pertemuan itu adalah pertemuan Finance and Central Bank Deputies (FCBD) pada 15 – 16 Februari 2022, dan pertemuan Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) pada 17 – 18 Februari 2022.

Kementerian Keuangan menginformasikan total delegasi dari berbagai negara yang hadir secara fisik di kedua pertemuan tersebut sebanyak 169 delegasi, sementara 216 delegasi mengikuti pertemuan secara daring.

Executive General Manager Bandara Soetta, Agus Haryadi, mengatakan delegasi G20 sudah mulai tiba di Bandara Soetta sejak 13 Februari 2022. Kedatangan delegasi G20 di Bandara Soetta pada 13 – 16 Februari 2022 dari berbagai negara. Proses kedatangan berlangsung lancar berkat kolaborasi dan dukungan berbagai pihak.

”Angkasa Pura/AP II dan seluruh stakeholder ingin memastikan para delegasi G20 merasakan penyambutan yang baik, penuh dengan kenyamanan dan kehangatan,” ujarnya.

Sejalan dengan ini Bandara Soetta menugaskan personel khusus untuk menyambut kedatangan delegasi, mendirikan hospitality lounge dengan dukungan dari Bank Indonesia, serta menyediakan area khusus untuk menampilkan dan memperkenalkan kerajinan serta budaya Indonesia di jalur kedatangan para delegasi G20 di Terminal 3.

Hospiltality lounge yang didirikan itu, juga untuk mendukung penerapan travel bubble bagi para delegasi G20. Ketika para delegasi turun dari pesawat akan langsung untuk menuju hospitality lounge guna memproses pemeriksaan berbagai dokumen seperti misalnya dokumen imigrasi dan Bea Cukai, lalu pengambilan sampel PCR, kemudian menuju hotel.

”Di hospitality lounge, para delegasi juga mengisi formulir di aplikasi HORE (Health Protocol Readiness). Sistem HORE juga terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi, sehingga delegasi dapat merasakan pelayanan terintegrasi dengan memastikan protokol kesehatan. Ddan kemudahan layanan di Bandara Soekarno-Hatta,” kata Agus Haryadi.

34 Provinsi

Dalam rangka menyambut kedatangan delegasi G20, Bandara Soetta juga berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Pemerintah Penghubung Seluruh Indonesia (FORKAPPSI). Mereka akan menampilkan dan memperkenalkan kepada para delegasi G20 berbagai kerajinan serta budaya dari 34 provinsi di Indonesia.

Pertunjukan kerajinan dan budaya Indonesia di Terminal 3 antara lain berbagai kain dari daerah-daerah di Indonesia. Serta berbagai kerajinan tangan asli Indonesia. Seperti anyaman bambu, ukiran kayu dan sebagainya.

Adapun pada November 2022, rencananya akan ada pertunjukan seni budaya. Ini adanya di area kedatangan internasional Terminal 3 untuk khusus menyambut para delegasi G20.

Sementara itu, bandara AP II lainnya yang juga akan menyambut kedatangan delegasi G20 adalah Bandara HAS Hanandjoeddin di Belitung.
Belitung menjadi salah satu lokasi pertemuan delegasi G20 pada 7 – 9 September 2022.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Waspada Hoaks OPM, TNI : Rumah Bupati Puncak yang Dibakar Bukan PosMiliter

Oleh: Loa Murib Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan pola lama merekadalam menutupi aksi brutal yang dilakukan terhadap masyarakat sipil. Dalam upayamembenarkan tindak kekerasan, OPM menyebarkan disinformasi bahwa rumah milik BupatiPuncak dan kantor Distrik Omukia yang mereka bakar di Papua Tengah merupakan pos militeryang digunakan oleh TNI. Tuduhan tersebut segera dibantah secara resmi oleh pihak militer danterbukti tidak memiliki dasar fakta. TNI melalui Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri CandraKurniawan, memberikan klarifikasi bahwa bangunan yang dibakar oleh OPM tidak difungsikansebagai markas militer. Tindakan pembakaran itu murni merupakan aksi kriminal yang disengajauntuk menciptakan ketakutan, mengganggu ketertiban umum, dan mencoreng wibawa negara di mata masyarakat Papua. Bantahan ini menjadi penegasan bahwa OPM kembali menggunakanstrategi disinformasi untuk mengaburkan realitas dan membangun opini publik yang menyesatkan. Disinformasi semacam ini memperjelas bahwa OPM tidak hanya mengandalkan kekerasanbersenjata, tetapi juga propaganda informasi sebagai instrumen perlawanan mereka. Merekamenciptakan narasi seolah-olah aparat keamanan adalah pihak yang menyebabkan keresahan, padahal masyarakat sipil justru menjadi korban utama dari aksi teror yang dilakukan olehkelompok tersebut. Manipulasi informasi yang dilakukan OPM jelas bertujuan untuk merusakkepercayaan publik terhadap negara dan aparat keamanan. Kejadian yang menimpa Kabupaten Yahukimo menjadi contoh konkret betapa kejamnya aksiOPM. Dalam serangan yang dilakukan belum lama ini, seorang pegawai honorer PemerintahKabupaten Yahukimo tewas akibat kekerasan yang mereka lakukan. Insiden ini menunjukkanbahwa OPM telah melampaui batas kemanusiaan dan menjadikan nyawa warga sipil sebagai alattawar dalam narasi perjuangan mereka yang keliru. Merespons insiden tersebut, aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartenz bergerak cepatbegitu mendapat laporan dari jajaran Polres Yahukimo. Tim langsung turun ke lokasi kejadian, melakukan evakuasi korban ke RSUD Dekai, mengamankan tempat kejadian perkara, sertamengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap pelaku. Kecepatan ini menunjukkan bahwanegara tidak tinggal diam dalam menjamin perlindungan bagi rakyat, dan siap menghadapisegala bentuk teror yang mengancam stabilitas wilayah. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan bahwaseluruh aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis akan ditindak secara tegas sesuaihukum. Penegakan hukum ini bukan hanya penting untuk memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga menjadi pernyataan tegas bahwa kekuatan bersenjata tidak akan dibiarkanmerusak keutuhan dan kedamaian di Papua. Kekejaman OPM, yang ditunjukkan melalui aksi pembakaran, pembunuhan, serta provokasiberulang, memperlihatkan bahwa kelompok ini bukanlah representasi perjuangan rakyat Papua. Sebaliknya, mereka adalah ancaman nyata yang menghalangi pembangunan dan menimbulkanketakutan di tengah masyarakat. Klaim mereka sebagai pembebas Papua tidak sejalan dengankenyataan bahwa mereka justru memperparah penderitaan rakyat melalui aksi-aksi brutal yang dilakukan. Kasatgas Humas Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tidakterprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa perlindunganterhadap masyarakat sipil menjadi prioritas utama. Dalam situasi seperti ini, partisipasi aktif dariwarga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungannya menjadi elemen pentingdalam menjaga keamanan. Negara juga terus menunjukkan komitmennya untuk hadir tidak hanya melalui pendekatankeamanan, tetapi juga melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Berbagai program pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi telahdigulirkan sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat Papua. Kehadiran negara di Papua bukanlah dalam bentuk represi, tetapi dalam wujud pelayanan danpemberdayaan. Narasi OPM yang menyebut Papua berada dalam penjajahan adalah bentuk manipulasi sejarah. Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hal itu telahditegaskan melalui proses hukum dan politik yang diakui secara nasional maupun internasional. Setiap upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia, apalagi melalui kekerasan bersenjata danpropaganda menyesatkan, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang harus ditindak tegas. Kesadaran masyarakat Papua akan pentingnya perdamaian kini semakin menguat. Kolaborasiantara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban dan menolakaksi kekerasan menjadi sinyal kuat bahwa Papua ingin maju bersama dalam bingkai NKRI. Kekuatan kolektif masyarakat ini menjadi benteng terdepan dalam menangkal pengaruh burukdari kelompok separatis. Mengecam tindakan keji OPM dan membongkar propaganda mereka bukan semata-matatanggung jawab aparat keamanan. Ini adalah kewajiban moral seluruh rakyat Indonesia dalammenjaga keutuhan bangsa dan memperjuangkan masa depan Papua yang aman dan sejahtera. Sudah terlalu banyak korban yang jatuh akibat disinformasi dan kekerasan yang dibungkusdengan dalih perjuangan. Penegakan hukum, pendekatan informasi yang jernih, serta pembangunan yang inklusif harusterus diperkuat untuk mengikis pengaruh kelompok separatis. Dengan semangat kebersamaandan kehadiran negara yang nyata,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini