Bali Basin Action Agenda Jadi Bukti Konkret Kerja Sama di WWF ke-10

Baca Juga

Bali – Berbagai komitmen antar dunia dihasilkan dalam forum World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali. Salah satunya yakni peluncuran Bali Basin Action Agenda yang membahas lima tingkatan proses politik, terkait dengan otoritas wilayah sungai dan perairan.

Panduan dalam dokumen ini diyakini dapat memberikan hasil konkret, berupa komitmen dan praktik baik yang mendukung pengelolaan wilayah sungai sebagai pendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

“Setiap negara memiliki permasalahan dan fokus pengelolaan air masing-masing, sehingga pendekatan komprehensif secara regional perlu dilakukan. Untuk proses politik, kebijakan pengelolaan air akan dibahas bertingkat mulai dari pelaksana, otoritas sungai, hingga kepala negara,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga Ketua Sekretariat Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 Mohammad Zainal Fatah.

Ia mengatakan, perlu ada proses politik dan kebijakan yang konsisten dan diikuti oleh aksi nyata di lapangan.

Itulah sebabnya, tema ini dibahas sangat serius dan alot. Sesi diskusi panel tingkat tinggi terkait otoritas wilayah sungai tersebut berlangsung di dua lokasi, yakni Bali International Convention Center (BICC) dan Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).

Segmen politik ini dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan sejumlah menteri yang bertugas di bidang air, di antaranya Menteri Sumber Daya Air Tiongkok Li Guoying, Menteri Sumber Daya Air dan Irigasi Mesir Hani Sewilam, dan Menteri Integrasi dan Pengembangan Regional Brasil Waldez Goes.

Selain itu, pada sesi yang sama juga diisi Presiden World Water Council (WWC) Loic Fauchon, Menteri Peralatan dan Air Republik Maroko sekaligus Presiden Internasional Network of Basin Organizations (INBO) Nizar Baraka, serta sejumlah petinggi otoritas wilayah sungai negara lain.

Sebelumnya, World Water Forum ke-10 telah mengesahkan Ministerial Declaration atau Deklarasi Menteri sebagai hasil konkret diplomatic victory bagi Indonesia. Deklarasi disahkan di akhir Pertemuan Tingkat Menteri yang dihadiri delegasi dari 106 negara dan 27 organisasi internasional.
Selain Deklarasi Menteri, salah satu yang menjadi capaian pada forum ini adalah berhasilnya Indonesia menyusun daftar proyek terkait air yang menjadi andalan dari berbagai negara.

Daftar ini berisi 113 proyek senilai US$9,4 miliar, antara lain proyek percepatan penyediaan air minum bagi 3 juta rumah tangga dan proyek pengelolaan air limbah domestik bagi 300 ribu rumah tangga, yang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di berbagai negara.

Indonesia berada pada jalur rempah dunia, yakni jalur pelayaran tradisional yang membentang antara kawasan Pasifik di sebelah timur sampai pantai timur Afrika di sebelah barat. Selama lebih dari seribu tahun masyarakat di sepanjang jalur ini berinteraksi, memproduksi warisan pengetahuan yang luar biasa terkait pengelolaan kehidupan yang terkait dengan air.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini