Bakal Diinvasi Rusia, Washington Perintahkan Keluarga Diplomat AS Tinggalkan Ukraina

Baca Juga

MATA INDONESIA, WASHINGTON – Krisis Ukraina dan Rusia belum juga reda. Hal ini membuat pemerintah Amerika Serikat (AS) meminta kerabat diplomat yang ditempatkan di Kiev, Ukraina untuk meninggalkan negara tersebut.

Departemen Luar Negeri AS juga mengimbau warga negara Paman Sam untuk tidak bepergian ke Ukraina karena peningkatan ancaman aksi militer dari Rusia dan Covid-19.

Dalam travel advisory yang diterbitkan di situsnya, Departemen Luar Negeri AS mengatakan, ada laporan bahwa Rusia merencanakan aksi militer yang signifikan terhadap Ukraina.

Selain memerintahkan keberangkatan anggota keluarga staf kedutaan Kiev yang memenuhi syarat, Washington juga mengizinkan keberangkatan sukarela pegawai kedutaan. Menurut kantor berita AP, keberangkatan mereka atas biaya pemerintah AS.

“Kondisi keamanan, terutama di sepanjang perbatasan Ukraina, di Krimea yang diduduki Rusia, dan di Ukraina timur yang dikuasai Rusia, tidak dapat diprediksi dan dapat memburuk,” kata travel advisory Departemen Luar Negeri AS.

“Demonstrasi, yang terkadang berubah menjadi kekerasan, secara teratur terjadi di seluruh Ukraina, termasuk di Kiev,” sambung pernyataan Departemen Luar Negeri AS, melansir Deutsche Welle, Senin, 24 Januari 2022.

Mengutip pejabat Departemen Luar Negeri AS yang mengatakan bahwa kedutaan akan tetap buka dan pengumuman itu bukan merupakan evakuasi. Langkah itu tidak mencerminkan pelonggaran dukungan AS untuk Ukraina dan telah dipertimbangkan selama beberapa waktu.

Pada Minggu (23/1) malam waktu setempat, Departemen Luar Negeri AS juga mengeluarkan kembali imbauan untuk seluruh warga AS untuk tidak mengunjungi Rusia sementara waktu.

“Ketegangan yang sedang berlangsung di sepanjang perbatasan dengan Ukraina. Kami menyarankan untuk tidak melakukan perjalanan dari Rusia ke Ukraina melalui darat,” lanjutnya.

Pengumuman itu muncul setelah kekhawatiran Barat dan Ukraina atas pembangunan militer Rusia di sepanjang perbatasannya dengan Ukraina.

Kantor Luar Negeri Inggris mengklaim bahwa Rusia berusaha untuk menempatkan seorang pemimpin pro-Rusia di Ukraina, sebuah klaim yang disebut Rusia sebagai informasi yang keliru.

Dalam sebuah wawancara, Menteri Pertahanan Jerman, Christine Lambrecht menyerukan penurunan ketegangan. Ia juga memastikan bahwa Jerman tidak akan memasok senjata ke Ukraina.

Sementara dialog antara Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken dan Menlu Rusia, Sergei Lavrov di Jenewa, Swiss, tidak menghasilkan terobosan besar apa pun terkait krisis Ukraina-Rusia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Resiliensi Media Perkuat Pertahanan Semesta Hadapi Ancaman Disinformasi

Oleh: Nizam Ahmad )*Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalamkehidupan masyarakat. Di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, ruang digital juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnyaancaman disinformasi, hoaks, pencurian data, hingga serangan siberyang dapat mengganggu stabilitas nasional. Kondisi tersebutmenempatkan resiliensi media sebagai salah satu pilar penting dalammemperkuat pertahanan semesta bangsa.Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menghadapi tantangantersebut melalui penguatan sistem keamanan siber nasional sekaligusmenjaga kualitas ekosistem informasi publik. Langkah ini menjadi bagiandari strategi nasional agar transformasi digital berjalan seiring denganterciptanya ruang informasi yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruhmasyarakat.Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menjelaskan bahwapemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terusmeningkatkan koordinasi lintas sektor guna memperkuat sistemkeamanan siber nasional. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadifaktor utama agar setiap ancaman digital dapat ditangani secara cepat, terukur, dan terpadu sehingga tidak berkembang menjadi gangguanterhadap kepentingan nasional.Urgensi penguatan tersebut tercermin dari data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mencatat sekitar 5,5 miliar serangan sibersepanjang 2025. Jumlah itu meningkat tajam hingga 714 persendibandingkan rata-rata tahunan pada periode 2020-2024. Tren tersebutjuga berlanjut pada awal 2026 dengan lebih dari 1,5 miliar serangan yang terjadi hanya dalam kurun Januari hingga pertengahan April.Berbagai ancaman tersebut tidak hanya berupa upaya peretasan sistempemerintahan, tetapi juga meliputi pencurian data pribadi, penipuandigital, penyebaran hoaks, hingga propaganda melalui media digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan nasionalkini tidak hanya datang dari ruang fisik, tetapi juga dari ruang siber yang semakin kompleks.Dudung menilai pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapisituasi tersebut. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi bagianpenting dalam menjaga keamanan digital melalui peningkatan literasidigital, perlindungan data pribadi, serta penggunaan media sosial secarabertanggung jawab agar tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan.Penguatan ketahanan informasi juga memerlukan sistem keamanandigital yang kokoh. Karena itu, BSSN terus mendorong setiap daerahmenjadikan keamanan siber sebagai fondasi utama transformasi digital pemerintahan. Langkah tersebut diyakini mampu menghadirkan layananpublik yang lebih efektif, aman, dan terpercaya.Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan danPembangunan Manusia BSSN, Andri Pancoro, menjelaskan bahwadigitalisasi layanan publik tidak cukup hanya dengan membangun aplikasimaupun mendigitalisasi dokumen. Menurutnya, seluruh proses tersebutharus didukung sistem keamanan informasi yang kuat agar inovasi digital dapat berkembang tanpa mengorbankan perlindungan data masyarakat.BSSN mencatat sekitar 93 persen dari 5,5 miliar anomali trafik sibersepanjang 2025 merupakan aktivitas berbahaya yang berkaitan denganupaya pencurian data dan berbagai bentuk serangan digital lainnya. Faktatersebut menunjukkan bahwa ancaman siber terus berkembang danberpotensi mengganggu keberlangsungan layanan publik apabila tidakdiantisipasi secara sistematis.Untuk memperkuat kesiapsiagaan, BSSN memberikan asistensi kepadaaparatur pemerintah daerah melalui bimbingan teknis keamanan siber danpersandian. Program tersebut mencakup pengelolaan aset teknologiinformasi, manajemen risiko keamanan informasi, penyusunan SistemManajemen Keamanan Informasi, pembentukan Tim Tanggap InsidenSiber, hingga perlindungan data pribadi.Selain penguatan keamanan siber, pemerintah juga menaruh perhatianbesar terhadap ketahanan media sebagai benteng utama dalammenghadapi disinformasi. Di tengah derasnya arus informasi digital, keberadaan media profesional menjadi sangat penting untuk memastikanmasyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapatdipertanggungjawabkan.Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menilai tantanganyang dihadapi industri media saat ini tidak lagi semata berkaitan dengankeberlangsungan bisnis perusahaan pers. Menurutnya, melemahnyamedia arus utama dapat berdampak langsung terhadap kualitas informasipublik dan kesehatan demokrasi digital.Disrupsi teknologi telah mengubah pola distribusi informasi sekaligusmenggeser pendapatan media ke platform digital. Kehadiran kecerdasanartifisial juga memperbesar tekanan terhadap industri media melaluipenurunan trafik yang berimbas pada berkurangnya pendapatanperusahaan pers.Nezar mengungkapkan laporan Asosiasi Media Siber Indonesia menunjukkan penggunaan fitur AI pada mesin pencari menyebabkan trafiksejumlah media turun hingga sepuluh kali lipat. Kondisi tersebut memicuefisiensi di berbagai perusahaan media, termasuk media lokal yang selama ini menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat di daerah.Meski demikian, pemerintah memandang persoalan yang lebih mendasaradalah menjaga kualitas informasi publik. Menurut Nezar, ruang informasitidak boleh didominasi oleh sumber-sumber yang menyebarkan informasimanipulatif maupun tidak dapat dipertanggungjawabkan karenaberpotensi memperbesar penyebaran disinformasi.Atas dasar itu, pemerintah terus memperkuat ekosistem media melaluiberbagai bentuk kolaborasi. Salah satunya dengan mendorongimplementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentangTanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk MendukungJurnalisme Berkualitas atau Publisher...
- Advertisement -

Baca berita yang ini