Bahayakan Keutuhan Bangsa, Kiai dan Mubaligh Nusantara Desak Anwar Abbas Dipecat dari MUI dan Diproses Hukum

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas diminta dipecat dari jabatannya dan organisasi tersebut karena pernyataannya dinilai bisa memecah belah bangsa.

Hal itu merupakan pernyataan sikap kyai dan mubaligh di Jakarta yang tergabung dalam Pergerakan Kyai dan Muballigh Nusantara yang dilihat, Kamis 25 November 2021.

Pernyataan sikap itu beredar di media sosial dalam bentuk video berdurasi lebih dari dua menit salah satunya diunggah akun Chusnul Chotimah @ChusnulCh__ .

“Oleh karena itu kami dari PKMN menyatakan sikap sebagai berikut, pertama: meminta kepada MUI agar secepatnya melakukan pembenahan diri dengan memecat saudara H Anwar Abbas dari posisi dan kedudukannya sebagai Waketum MUI,” kata juru bicara PKMNu dalam video itu.

Hal yang membuat para kyai dan muballigh bersuara lantang adalah pernyataan Anwar Abbas menanggapi desakan pembubaran MUI pasca ditangkapnya salah seorang anggota Komisi Fatwa MUI oleh Densus 88 karena terlibat dengan jaringan Jamaah Islamiyah.

Saat itu, Anwar menyatakan jika MUI dibubarkan karena tercemar anggota yang terlibat terorisme, maka Indonesia juga harus bubar.

Mereka juga meminta aparat hukum segera memroses hukum Anwar karena pernyataannya itu provokatif yang bisa menyuburkan radikalisme dan separatisme di Indonesia.

PKMNu yang diketuai KH Muhammad Abdul Mujib tersebut memang didirikan untuk menghadang intoleransi, radikalisme dan terorisme.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

PKL Teras Malioboro 2: Suara Ketidakadilan di Tengah Penataan Kawasan

Mata Indonesia, Yogyakarta – Sejak relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dari Malioboro ke Teras Malioboro 2, berbagai persoalan serius mencuat ke permukaan. Kebijakan relokasi yang bertujuan memperindah Malioboro sebagai warisan budaya UNESCO justru meninggalkan jejak keresahan di kalangan pedagang. Lokasi baru yang dinilai kurang layak, fasilitas yang bermasalah, dan pendapatan yang merosot tajam menjadi potret suram perjuangan PKL di tengah upaya mempertahankan hidup.
- Advertisement -

Baca berita yang ini