Ayo Sekarang Bisa Panen Padi Sampai Empat Kali!

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kampanye budi daya padi IP 400 kini sering terdengar dari berbagai spot di tanah air. Juru kampanye utamanya ialah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan tentu saja Presiden Joko Widodo.

Promosi IP 400 itu bergema seiring ajakan untuk memanfaatkan sebesar-besarnya air dari sarana bendungan dan irigasi yang pembangunannya semakin marak.

IP 400  ialah akronim dari indeks pertanaman (IP) 400, yang artinya hamparan sawah dengan manfaat empat kali penanaman dalam setahun. Pola budi daya yang maraton: padi, padi, padi, dan padi lagi.

Dulu pola ini sering mendapat cibiran, muskil. Namun, kini dengan kemajuan sarana yang ada (bendungan dan irigasi), mesin-mesin pertanian yang lebih mudah, benih, pupuk, pestisida, dan bahan-bahan lain yang lebih cepat terdistribusi, pola tanam itu bisa berlangsung setidaknya di kawasan tertentu.

Gebrakan IP 400 di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Gerakan tanam padi IP 400 ini berawal dari Dusun Serut, Kelurahan Palbapang. Hamparan sawah seluas beberapa puluh hektare di dusun itu siap mencoba pola tanam baru. Dan ini akan terus meluas hingga 5.000 hektare di seluruh Kabupaten Bantul.

Untuk menandai gerakan itu, Eni Tauruslina Amarullah, Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) Kementerian Pertanian RI, melakukan penanaman bibit pertama. Seremoni ini mendapat perhatian dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Sugeng Purwanto, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dan sejumlah pejabat lainnya.

Bantul dianggap  sebagai daerah yang cocok untuk melakukan budi daya IP 400. Sebagian sawah di Bantul mendapat  pengairan sepanjang tahun. Sawah-sawah di sana juga  berada di atas hamparan yang relatif datar yang memudahkan traktor pengolah tanah, penanam bibit dan pemanen mudah dioperasikan. Bantul juga bukan daerah endemis hama dan penyakit padi. Syarat terpenuhi. Faktor yang tak kalah pentingnya ialah tersedianya benih padi genjang, umur pendek.

Pola budi daya IP 400 sebetulnya  gagasan lama yang sudah banyak didiskusikan sejak 2008-2009. Namun, barulah pada era Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pola tanam padi IP 400 itu menjadi   program resmi Kementerian Pertanian. Ada sejumlah momentum yang membuatnya lebih visibel untuk dilakukan, yakni kebijakan food estate, penyelesaian proyek-proyek bendungan dan irigasi, dan ditunjang oleh kredit usaha rakyat (KUR) berbunga rendah 4–6 persen per tahun.

Food estate sendiri merupakan konsep pengembangan area produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi yang mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang cukup luas. Intervensi pemerintah dalam kebijakan food estate padi adalah penyediaan benih genjah berkualitas, distribusi pupuk subsidi, pengadaan mesin-mesin pertanian, serta tenaga-tenaga penyuluh lapangan.

Dalam budi daya IP 400 semuanya  harus berjalan cepat. Pengolahan tanah, penanaman, dan panen engan mesin. Masing-masing petani menyediakan 5–6 persen dari luas lahannya khusus untuk persemaian. Benih padi di semai 2–4 minggu dan  kemudian pindah ke hamparan sawah yang tanahnya telah ditraktor hingga halus dan basah melumpur. Padi dipanen 75–90 hari kemudian.

Kini telah tersedia banyak varietas padi untuk memenuhi kebutuhan itu. Semuanya genjah. Bahkan, varietas Silugongo bisa dipanen pada umur 85–90 hari setelah semai (HSS). Artinya, jika 15–20 hari di persemaian, ia bisa dipanen sekitar 70 hari setelah tanam.

Beberapa varietas yang cocok dalam program IP 400 ini antara lain ialah

  • varietas Inpari 12 (99 HSS)
  • Inpari 13 (99 HSS)
  • Dodokan (100 HSS)
  • varietas Inpari 11 (105 HSS)
  • Inpari 18 (102 HSS)
  • Nomor 19 (103 HSS)
  • varietas Inpari 20 (104 HSS)
  • Inpari Sidenuk (103 HSS)
  • Inpari Pajajaran (105 HSS)
  • Cakrabuana (105 HSS) atau IPB-3S, dan
  • IPB-4S (110 hari).

Di kebun percobaan, pola ini dapat memberikan hasil panen di atas 35 ton gabah kering giling (GKG) per tahun. Namun, di lapangan pola IP 400, petani bisa memanen 22–26 ton GKG per hektare per tahun dengan kadar air 14 persen.

Pemerintah Kabupaten Bantul antusias melaksanakan Program IP 400. ‘’Sektor pertanian menjadi prioritas di Kabupaten Bantul. Kami terus berusaha mengembangkan program pertanian agar bisa mensejahterakan masyarakat petani. Caranya dengan memanfaatkan potensi lahan pertanian agar lebih baik dalam menghasilkan panenan. Maka, hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka tanam perdana padi dengan IP 400 di lahan 5.000 hektare,” kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.

Kepala Dinas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Sugeng Purwanto, menyampaikan rasa bangga Kabupaten Bantul, dengan segala potensi dan kesiapannya, terpilih sebagai salah satu dari lima lokasi percontohan food estate.

“Tepatlah kiranya. Hari ini Kabupaten Bantul mendapat kepercayaan untuk program IP 400. Kegiatan IP 400 ini, dalam konteks kepentingan nasional adalah mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Untuk itulah kita harus mengupayakan laju produksi padi di Indonesia, khususnya di DIY, selalu lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk itu sendiri,” kata Sugeng Purwanto, atas nama Ngarso Dalem Sultan HB X.

Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan  (BBPOPT) Kementerian Pertanian Eni Tauruslina Amarullah juga menekankan bahwa IP 400 itu ialah salah satu program kementerian dalam upaya meningkatkan produksi beras di tengah ketersediaan lahan sawah yang kian terbatas akibat alih fungsi lahan. ‘’Kabupaten Bantul akan mampu menjadi penopang bagi Provinsi DIY dan menyumbang produksi untuk ketahanan pangan,” ujarnya.

Pemerintah, katanya, telah mempersiapkan program IP 400 ini dengan matang, termasuk menjamin ketersediaan benih dan sarana produksi pertanian lainnya. Program IP 400 itu di tahun  2022 ini dapat menjangkau sawah seluas 200.000 hektare di seluruh penjuru Tanah Air. Seluruh sawah yang ada di Indonesia, menurut BPS, saat ini ada sekitar 7,5 juta. Jauh menyusut dari posisi 9 juta hektare di tahun 1980-an.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Hilirisasi Buka Lapangan Pekerjaan dan Arah Ekonomi

Oleh: Winna Nartya *) Dalam perdebatan publik, hilirisasi kerap direduksi menjadi larangan ekspor bahan mentahatau pembangunan smelter. Padahal, substansi kebijakan ini jauh melampaui industri berat. Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Sona Maesana, menekankan bahwa hilirisasiadalah soal penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi, danpembukaan lapangan kerja, serta penentuan arah masa depan bangsa. Ia melihat, daripengalamannya di dunia usaha dan kini di ranah kebijakan, bahwa hilirisasi hanya akanbertahan bila ekosistem investasinya sehat dan ada keberpihakan pada pelaku lokal. Karenaitu, ia menilai sekadar mendirikan pabrik tidak cukup; pertanyaan kuncinya adalah siapa yang menikmati nilai tambahnya dan bagaimana rantai pasoknya melibatkan anak bangsa secaraaktif. Dalam pandangannya, hilirisasi mesti membuka pekerjaan lokal, mengikutsertakan UKM, dan menaikkan kelas pengusaha Indonesia melalui kemitraan yang nyata. Di ranah kebijakan, Sona Maesana menjelaskan pemerintah mendorong integrasi antarapelaku lokal dan asing, memberi insentif bagi investor yang membina industri lokal, sertamenata regulasi yang transparan agar tumpang tindih perizinan berkurang. Ia juga menilaikecepatan dan kepastian perizinan lebih penting daripada angka komitmen investasi di ataskertas, karena tanpa eksekusi yang jelas, angka hanyalah janji. Sebagai jembatan antarabahasa investor dan bahasa pemerintah, ia mendorong cara pandang baru: bukan sekadar“menjual proyek”, melainkan menumbuhkan kepercayaan jangka panjang. Ia pun mengingatkan bahwa hilirisasi tidak berhenti pada mineral dan logam; sektor digital, pertanian, farmasi, hingga ekonomi kreatif perlu masuk orbit hilirisasi melalui keterhubunganstartup kesehatan dengan BUMN farmasi, petani dengan pembeli industri lewat platform lokal, serta skema yang mengkomersialisasikan inovasi kampus.  Di tingkat kelembagaan, peta jalan hilirisasi diperkuat oleh kolaborasi antarpemerintah, industri, dan kampus. Himpunan Kawasan Industri (HKI) menandatangani nota kesepahamandengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan perwujudan AstaCita untuk mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat keberlanjutan, dan mempercepatinovasi teknologi sebagai pilar pertumbuhan. Ia menegaskan peran HKI sebagai penghubungsektor industri, pendidikan, dan pemerintah untuk melahirkan daya saing berbasispengetahuan dan inovasi. Ruang lingkupnya meliputi penyelarasan kurikulum dengankebutuhan industri, kolaborasi riset untuk mempercepat hilirisasi dan menarik investasi, sertapeningkatan daya saing melalui pembentukan SDM industri yang unggul. Contoh konkret hilirisasi yang langsung menyentuh pasar tenaga kerja tampak di Aceh. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah, menyerukan penghentianekspor karet mentah karena pabrik pengolahan di Aceh Barat, yaitu PT Potensi Bumi Sakti, siap beroperasi menampung seluruh produksi lokal. Ia menilai pengolahan di dalam daerahpenting untuk mendorong hilirisasi, membuka lapangan kerja, dan menaikkan kesejahteraan. Pabrik yang berdiri di lahan 25 hektare itu memiliki kemampuan mengolah 2.500 ton karetkering per bulan, dan pemerintah daerah menilai stabilitas serta keamanan investasi harusdijaga agar manfaatnya langsung dirasakan rakyat Aceh. Di klaster pangan–petrokimia, hilirisasi juga dikuatkan melalui kemitraan strategis. DirekturUtama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa perusahaanmemperluas kerja sama dengan Petronas Chemicals Group Berhad untuk memperkuatketahanan pangan regional sekaligus mendorong hilirisasi pupuk dan petrokimia di Indonesia. Kolaborasi ini mencakup penjajakan sinergi pasokan urea dan amonia, transfer pengetahuan teknis dan operasional, serta penguatan tata kelola Kesehatan, Keselamatan, danLingkungan (Health, Safety, and Environment/HSE).  Jika ditautkan, tiga simpul di atas, yakni kebijakan investasi yang berpihak pada pelaku lokal, penguatan link–match kampus–industri, dan proyek pengolahan komoditas serta petrokimia, menggambarkan logika hilirisasi yang lengkap. Lapangan kerja tidak hanya muncul di pabrikutama, melainkan juga pada efek pengganda: logistik bahan baku, jasa pemeliharaan mesin, kemasan, transportasi, layanan digital rantai pasok, hingga jasa keuangan dan asuransi. Dengan kurikulum yang diselaraskan, talenta lokal tidak sekadar menjadi tenaga operasional, melainkan juga teknisi, analis proses, dan manajer rantai pasok....
- Advertisement -

Baca berita yang ini