Australia Lirik Sektor Pertanian Indonesia Lewat Pelatihan Tenaga Kerja

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Sektor pertanian di Indonesia banyak dilirik oleh negara lain untuk dikembangkan. Salah satu yang terarik adalah Australia yang mengajak kerjasama.

Bentuk Kerjasama yang dilakukan dengan memberikan kesempatan tenaga kerja Indonesia untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di Australia untuk bekerja dalam bidang pertanian.

“Kami menghargai tawaran Program Visa Pertanian Australia, namun mengingat perbedaan kondisi pertanian Indonesia dan Australia, perlu dilakukan berbagai pelatihan pendahuluan dan penyesuaian,” kata Menko Airlangga Hartarto di Jakarta.

Tawaran program kerja sama tersebut berjalan seiring dengan kerja sama people to people link yang telah disediakan dalam skema Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) seperti Program Pertukaran Keterampilan, Pelatihan Berbasis Tempat Kerja, dan Peningkatan Kuota untuk Visa Kerja dan Liburan.

Pertemuan tersebut juga membahas berbagai sektor kerja sama pertanian yang mencakup perdagangan sapi dan daging sapi beserta produk susu sapi, gandum, pupuk urea.

Kedua menteri juga membahas mengenai mekanisme implementasi bidang pertanian, bagaimana meminimalisir hambatan teknis, dan meningkatkan produksi untuk memperbesar volume perdagangan kedua negara.

“Pengaruh cuaca dan depopulasi sapi mempengaruhi jumlah pasokan dan harga sapi di Australia, namun kebijakan pragmatis telah diambil Pemerintah Australia untuk mengatasi tantangan tersebut dan memenuhi tuntutan pasar,” ujar Menteri Pertanian dan Wilayah Utara Australia David Littleproud MP.  

Sebagai produsen gandum terbesar di dunia, Australia menjadi pemasok utama kebutuhan gandum Indonesia yang merupakan bahan baku untuk industri mie instan, pasta, dan biskuit.

Impor gandum Indonesia dari Australia meningkat pada 2021, namun peningkatan impor bahan baku tersebut sejalan dengan peningkatan ekspor produk turunan gandum Indonesia yang bernilai tambah tinggi ke dunia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Siapkan Strategi Fiskal untuk Keberlanjutan UMKM

Oleh: Jauhari Firdaus Basam Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, pemerintah terus menunjukkankomitmen kuat untuk mendukung keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah(UMKM). Strategi fiskal menjadi salah satu instrumen utama dalam memastikanUMKM mampu bertahan dan berkembang, seiring dengan peran pentingnya dalamperekonomian nasional. Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah adalah memberikanperpanjangan masa berlaku tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% bagiwajib pajak orang pribadi (WP OP) UMKM. Kebijakan ini, yang awalnya dijadwalkanberakhir pada 2024, kini diperpanjang hingga 2025. Stimulus ini diberikan khususkepada UMKM yang telah terdaftar sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Selain itu, pemerintah membebaskan pembayaran PPh bagiUMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun. Kebijakan ini tidak hanyameringankan beban pajak, tetapi juga memberikan ruang bagi UMKM untukmengalokasikan sumber daya mereka guna meningkatkan produktivitas. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pentingnya kebijakan fiskal yang memperhatikan azas gotong royong dan berkeadilan. Ia juga menegaskan bahwainsentif perpajakan untuk tahun 2025 sebagian besar diarahkan untuk rumah tanggadan sektor usaha, termasuk UMKM. Kebijakan ini mencerminkan kepekaanpemerintah terhadap kebutuhan dunia usaha dan pelaku ekonomi, sekaligusmenjaga stabilitas ekonomi. Selain insentif pajak, pemerintah juga memberikan insentif berupa pembebasan beamasuk serta pengurangan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untukkendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dan kendaraan hybrid. Kebijakan ini tidak hanya mendorong transisi energi hijau, tetapi juga membukapeluang bagi pelaku UMKM untuk terlibat dalam rantai pasok industri kendaraanlistrik. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribumenyampaikan bahwa pemerintah terus memprioritaskan keberlanjutan UMKM melalui berbagai stimulus ekonomi dengan sejumlah penyederhanaan regulasi. Mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diharapkan dapat mempercepat implementasi kebijakan yang langsung menyentuhkebutuhan UMKM. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkandaya saing UMKM dan koperasi. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber dayamanusia (SDM) pelaku UMKM juga menjadi prioritas. Pemerintah optimis bahwakombinasi kebijakan stimulus ekonomi dan peningkatan kapasitas SDM akanmenjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi nasional. Pengamat ekonomi dari INDEF, Ariyo DP Irhamna mengapresiasi kebijakanpemerintah dalam memberikan insentif dan stimulus guna menjaga stabilitasekonomi. Namun, ia mengingatkan pentingnya memastikan program bantuan sosialdan insentif benar-benar efektif dan tepat sasaran seperti penggunaannya untukpembangunan infrastruktur, pendidikan, atau layanan publik lainnya agar masyarakat mendapat manfaat. Ia juga menekankan perlunya strategi fiskal yang lebih komprehensif untukmendukung keberlangsungan UMKM...
- Advertisement -

Baca berita yang ini