Australia Kekurangan Pekerja, Upah Buruh Migran akan Dinaikkan

Baca Juga

MATA INDONESIA, SYDNEY – Kabar gembira bagi para buruh migran atau asing yang ingin bekerja di Australia. Negara ini sedang kekurangan pekerja untuk mengisi banyak sekali jenis pekerjaan.

Untuk memancing supaya buruh migran bisa datang ke Australia, Pemerintah Australia mendukung pencabutan ambang batas pendapatan untuk beberapa pekerja migran.

Masalah migrasi terampil ini menjadi fokus pada pertemuan puncak pekerjaan pemerintah. Perdana Menteri Anthony Albanese mendesak kompromi antara pengusaha dan serikat pekerja untuk mengatasi tantangan ekonomi utama negara itu.

Menteri Keterampilan dan Pelatihan Brendan O’Connor mengatakan pihaknya akan menaikkan jumlah migran permanen menjadi 195.000 pada tahun 2022. Naik sebesar 35.000. Hal ini untuk membantu bisnis yang kekurangan staf dan mengurangi ketergantungan pada pekerja jangka pendek.

Kekurangan staf dan pekerja migran karena lamanya waktu pemrosesan visa di Australia, yang menyebabkan sekitar satu juta calon pekerja terjebak dalam ketidakpastian.

Berbicara di televisi ABC, O’Connor mengatakan pemerintah akan memeriksa peningkatan Ambang Pendapatan Migrasi Terampil Sementara. Yang telah berada di 53.900 dolar setahun (Rp546 juta) sejak 2013.

”Saya pikir harus ada tindakan itu,” katanya.

Kekurangan staf, baik di industri berketerampilan tinggi dan bergaji lebih rendah seperti perawatan lansia, agak sulit setelah pandemi Covid-19. Apalagi Australia menutup semua perbatasan selama hampir dua tahun. Hal ini membuat banyak pekerja liburan dan pelajar asing pergi.

Tingkat pengangguran Australia sekarang berada di dekat level terendah 50 tahun di 3,4%. Namun tetap saja kekurangan tenaga kerja.

Australia bersaing dengan ekonomi maju lainnya, seperti Jerman dan Kanada, untuk menarik lebih banyak imigran berketerampilan tinggi. Hal ini  karena populasi yang menua dan semakin besarnya permintaan dari kalangan industri.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Tolak Provokasi dalam Unjuk Rasa demi Memperkuat Demokrasi yang Beradab

Oleh: Bima Aditya )*Demokrasi memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun dukungan terhadap berbagai kebijakan publik. Kebebasan tersebut merupakan hak konstitusional yang menjadi salah satu ciri utama negara demokrasi. Namun, pelaksanaan hak itu tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, menghormati hukum, dan mengedepankan etika dalam kehidupan bermasyarakat.Penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa menjadi salah satu bentukpartisipasi publik yang diakui dalam sistem demokrasi Indonesia. Kehadiran demonstrasi menunjukkan bahwa masyarakat memilikikepedulian terhadap arah pembangunan bangsa dan tidak bersikap apatisterhadap berbagai persoalan nasional. Karena itu, ruang demokrasi harustetap dijaga agar mampu menjadi sarana penyampaian gagasan yang konstruktif.Di sisi lain, munculnya tindakan provokatif maupun anarkis dalamsebagian aksi demonstrasi berpotensi mengaburkan substansi tuntutanyang ingin disampaikan. Ketika aksi berubah menjadi kerusuhan, perhatian masyarakat tidak lagi tertuju pada pokok persoalan, melainkanpada dampak yang ditimbulkan. Kondisi seperti ini justru merugikansemua pihak karena tujuan utama penyampaian aspirasi menjadi tidak tercapai secara optimal.Demokrasi yang sehat membutuhkan kedewasaan seluruh elemenbangsa dalam mengelola perbedaan pendapat. Perbedaan pandanganmerupakan sesuatu yang wajar karena setiap warga negara memiliki hakuntuk menyampaikan gagasannya. Akan tetapi, perbedaan tidak bolehberkembang menjadi tindakan yang melanggar hukum ataupun memicukonflik sosial yang dapat mengganggu persatuan.Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri KoordinatorBidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril IhzaMahendra. Menurutnya, demokrasi tidak cukup dijalankan melaluiprosedur politik semata, tetapi harus berdiri di atas supremasi hukum, etika, dan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Yusril menilai tidak ada kelompok yang berhak memaksakankehendaknya kepada pihak lain, termasuk ketika berada pada posisimayoritas. Setiap perbedaan seharusnya diselesaikan melalui komunikasiyang santun dan menghormati martabat sesama warga negara.Yusril juga menjelaskan bahwa hukum dan politik memiliki keterkaitanyang erat dalam kehidupan bernegara. Demokrasi akan berkembangsecara sehat apabila kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum, sedangkan hukum tetap menjunjung keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Prinsip tersebut menjadifondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban.Selain menekankan supremasi hukum, Yusril memandang pembangunandemokrasi Indonesia perlu berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal. Menurutnya, hukum nasional tidak hanya berkembang dari ketentuanformal, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya bangsa, hukum adat, hukumagama, dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Pembaruanhukum memang harus mengikuti perkembangan zaman, tetapi arahperkembangannya tetap perlu mencerminkan karakter bangsa Indonesia.Peran mahasiswa dalam kehidupan demokrasi memang memiliki posisiyang penting. Mahasiswa selama ini dikenal sebagai kelompok intelektualyang menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai kebijakanpublik. Kritik yang disampaikan diharapkan mampu memperkaya proses pengambilan kebijakan sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah agar terus melakukan perbaikan. Namun, fungsi tersebut akan lebih bermaknaapabila dijalankan melalui cara-cara yang bermartabat, objektif,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini