Atasi Dampak Gempa 7,2, Maluku Utara Butuh Bantuan Pemerintah Pusat

Baca Juga

MINEWS.ID, TERNATE – Untuk menginvetarisir dampak gempa dengan magnitudo 7,2, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menurunkan tim ke daerah-daerah yang terdampak. Bantuan pemerintah provinsi dan pusat sangat diharapkan karena dikabarkan banyak bangunan yang rusak berat.

Tim diarahkan ke Kecamatan Gane Barat dan Gane Timur karena kedua daerah itu paling dekat dengan pusat gempa.

Tim tersebut terdiri aparat sejumlah instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, dan Polri.

“Mereka juga membawa bantuan seperti tenda, selimut, bahan makanan dan minuman, serta obat-obatan untuk warga yang kena dampak gempa,” kata Sekretaris Daerah Halmahera Selatan Helmy Surya Batutehe di Ternate, Senin.

Menurut Helmy, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan hingga Senin 15 Juli 2019 pagi belum menerima data terperinci korban jiwa dan kerusakan fisik sebab sejak Minggu 14 Juli 2019 petang jaringan telekomunikasi terganggu akibat gempa itu.

Berdasarkan laporan warga ada korban jiwa di sekitar Desa Ranga-Ranga dan Desa Lemo-Lemo.

Warga yang selamat saat ini masih mengungsi di daerah-daerah ketinggian karena gempa susulan masih mereka rasakan hingga Senin 15 Juli 2019 pagi sehingga mereka khawatir akan disusul dengan tsunami. Warga Kota Labuha hingga Senin pagi juga sebagian masih berada di pengungsian.

Helmy seperti dilansir antara mengatakan, pemerintah kabupaten mengharapkan dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk menangani dampak gempa di Halmahera Selatan.

Saat ini, menurut dia, pemerintah kabupaten sangat membutuhkan bantuan armada laut untuk membawa bantuan dari Labuha ke Gane Barat dan Gane Timur, serta daerah terdampak gempa lainnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pilkada Serentak Diharapkan Jadi Pendorong Inovasi dalam Pemerintahan

Jakarta - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, diharapkan dapat mendorong inovasi serta memperkuat sinkronisasi...
- Advertisement -

Baca berita yang ini