MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada aparatur sipil negara (ASN), pejabat pemerintah dan pejabat negara untuk bekerja dengan baik. Dan tidak makan uang rakyat.
Mahfud mengatakan jika berbuat kejahatan saat masih menjabat bukan berarti setelah pensiun nanti tidak akan terungkap.
“Kalau kita berbuat kejahatan, makan uang negara dan uang rakyat, suatu saat tidak akan aman. Hari ini aman mungkin besok atau lusa Anda tidak aman. Ketika sebelum pensiun Anda aman, mungkin setelah pensiun Anda akan dikejar orang,” kata Mahfud, Minggu 13 Maret 2022.
Mahfud hadir dalam acara Pencanangan Kabupaten Bebas Pungutan Liar (Pungli), di Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Sabtu, 12 Maret 2022. Ia mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah menetapkan untuk meneruskan pemerintahan dengan fokus terhadap pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam, membuka pintu investasi selebar-lebarnya, reformasi birokrasi, dan pengaturan anggaran pada APBN.
“Pemerintah memandang Satuan Tugas Saber Pungli masih perlu dalam menciptakan keberhasilan terlaksananya pembangunan nasional,” katanya.
Mahfud pun menegaskan Saber Pungli bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi.
Namun, Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan pada upaya pembersihan institusi-institusi pemerintah dari kebiasaan melakukan pungutan liar di birokrasi.
“Saya ingin menegaskan bahwa meskipun merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, Saber Pungli ini bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi. Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan pada upaya pembersihan institusi-institusi pemerintah. Dari kebiasaan melakukan pungutan liar di birokrasi,” ujarnya.
Adapun penegakan hukumnya tetap melalui lembaga-lembaga hukum fungsional, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
