MATA INDONESIA, JAKARTA – Amerika Serikat dan Cina kembali terlibat dalam manuver militer di Laut Cina Selatan yakni di sekitar 3,5 juta kilometer persegi. Situasi tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan militer di kedua negara ketika upaya kolektif global sangat penting untuk memerangi COVID-19.
Pemerintah Indonesia pun menyatakan keprihatinan atas situasi tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut Indonesia menggarisbawahi pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.
“Termasuk untuk memastikan kebebasan navigasi dan penerbangan, dan mendesak semua pihak untuk menghormati hukum internasional khususnya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers secara daring dari Jakarta, Rabu 6 Mei 2020.
Diketahui, dalam insiden terbaru armada angkatan laut Cina mengorganisasi latihan misi pengawasan melalui rantai Kepulauan Spratly yang disengketakan.
Baca Juga: Kilas Balik Konflik Indonesia dan Cina di Laut Cina Selatan, Sejak Kapan?
“Misi tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelatihan di laut jauh untuk kapal tempur dan perlindungan terhadap pembajakan untuk kapal dagang China,” kata laporan harian berbahasa Inggris South China Morning Post yang berbasis di Hong Kong.
Pekan lalu, kapal perusak peluru kendali AS USS Barry juga melakukan operasi di dekat pulau-pulau yang disengketakan antara Cina. Yakni Kepulauan Xisha, dan Vietnam yang menyebut mereka sebagai Kepulauan Hoang Sa.
Sebelumnya pada awal April, sebuah kapal penangkap ikan Vietnam tenggelam di perairan yang disengketakan di Kepulauan Paracel. Kapal tersebut ditabrak kapal penjaga pantai Cina.
Kemudian, Cina juga mengerahkan Haiyang Dizhi 8, kapal survei geologisnya di dekat zona ekonomi eksklusif Vietnam. Pada 18 April, Cina menyatakan bahwa mereka telah memperluas dan menetapkan kendali administratif atas Pulau Paracel dan Kepulauan Spratly yang disengketakan.
Merespons situasi ini, Indonesia menyeru semua pihak yang terlibat untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat mencederai rasa saling percaya. Mengingat negosiasi Kode Perilaku (Code of Conduct/CoC) Laut Cina Selatan sedang ditunda karena wabah COVID-19.
Diprakarsai oleh ASEAN dan Cina, CoC yang proses negosiasinya telah memasuki putaran kedua pada Oktober tahun lalu, diharapkan dapat membantu mengatasi konflik dan menjadi pedoman tata perilaku di Laut Cina Selatan.
“Indonesia percaya bahwa situasi kondusif di Laut Cina Selatan dapat mendukung proses negosiasi CoC. Karena itu, kami tetap berkomitmen untuk memastikan penyelesaian CoC yang efektif, substantif, dan dapat ditindaklanjuti meskipun di tengah pandemi COVID-19 saat ini,” kata Menlu Retno.