Masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Papua, perlu terus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sementara itu, aparat keamanan menunjukkan komitmen mereka untuk terus menjaga ketertiban dan keamanan melalui penegakan hukum tegas kepada OPM. Langkah-langkah yang diambil ini bukan hanya untuk melindungi warga, tetapi juga untuk memastikan bahwa Papua tetap menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Papua adalah wilayah yang sangat kaya, baik dari segi budaya maupun sumber daya alam. Namun, konflik yang berkepanjangan telah menyita banyak perhatian dan berpotensi mendatangkan kerugian besar. Konflik ini, yang sering dipicu oleh aksi-aksi OPM, mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan. Dampak negatifnya sangat terasa, mulai dari terganggunya pertumbuhan ekonomi hingga kesejahteraan rakyat yang terhambat.
Salah satu masalah utama yang terus mengganggu Papua adalah keberadaan OPM, sebuah kelompok bersenjata yang sering melakukan aksi kekerasan. Mereka melancarkan teror yang tidak hanya mengancam pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga warga sipil yang tidak bersalah. Kekerasan yang dilakukan OPM menciptakan ketakutan dan ketidakstabilan yang besar di masyarakat. Untuk itu, aparat keamanan dari TNI dan Polri terus bergerak untuk menegakkan hukum dan memastikan keamanan di wilayah tersebut.
Dalam upaya menangani konflik di Papua, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Marsekal Madya TNI Donny Ernawan Taufanto, menyebutkan adanya dua pendekatan yang diambil oleh pemerintah. Pendekatan pertama adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan, dan yang kedua adalah pendekatan keamanan. Integrasi kedua pendekatan ini telah berlangsung sejak era Presiden Soekarno dan terus berlanjut hingga kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini.
Pembangunan di Papua telah menunjukkan hasil yang positif, dengan adanya peningkatan akses jalan dan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, meski pembangunan berjalan dengan baik, masih ada kelompok tertentu yang tidak puas dan terus memprovokasi melalui aksi teror. Situasi ini menuntut fokus aparat keamanan untuk menjalankan tugas mereka dalam memberikan perlindungan dan menjaga stabilitas.
Arahan dari pemerintah pusat sangat jelas, dengan Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya keterlibatan aparat keamanan dalam mengawal pembangunan di Papua. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Kepala Negara menginginkan adanya integrasi yang baik antara program-program pusat dan daerah, sehingga kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dapat berjalan lancar.
Salah satu bukti konkret dari perhatian pemerintah terhadap Papua adalah pemekaran wilayah dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua. Aparat keamanan berperan penting dalam memastikan keamanan selama proses ini berlangsung.
Selain pemerintah dan aparat keamanan, tokoh-tokoh adat di Papua juga memainkan peran vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dukungan mereka terhadap aparat keamanan dalam upaya memberantas OPM sangat diapresiasi.
Tokoh adat seperti Markus Haluk di wilayah pegunungan Papua aktif menggalang dukungan dari berbagai suku untuk bersama-sama memberantas OPM. Langkah-langkah yang mereka ambil, seperti sosialisasi anti-radikalisme dan pembentukan posko keamanan, sangat membantu mengurangi aktivitas OPM.
Sementara tokoh adat lain, Yanto Eluay dari Kampung Sereh, mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima informasi yang bersifat provokatif. Ia menekankan pentingnya menanamkan sejarah yang benar kepada generasi muda dan mengajak mereka untuk tidak terhasut oleh doktrin OPM. Hengky Heselo, tokoh adat dari Jayawijaya, juga mengimbau masyarakat untuk tidak merespons ajakan provokatif dari kelompok separatis yang dapat mengganggu keamanan.
Dukungan tokoh adat Papua terhadap program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat penting. Mereka berpartisipasi dalam program pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Dukungan ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh ajakan OPM.
Tokoh adat Lapago, Yuranus Jikwa, menyatakan dukungannya terhadap TNI-Polri dalam menangani OPM yang semakin meresahkan. Ia juga menegaskan bahwa kelompok teroris tersebut harus berhenti melakukan penembakan terhadap masyarakat sipil dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan di media. Sementara itu, Boas Asa Enoch, sosok tokoh adat Ondofolo Sosiri dari Kabupaten Jayapura, sangat menyambut baik program perekrutan Bintara Polri 2024 yang memberikan kesempatan bagi putra dan putri Papua untuk bergabung dalam upaya menjaga stabilitas keamanan.
Secara keseluruhan, kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh adat Papua sangat penting untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di wilayah ini. Menghormati Hak Asasi Manusia, memperkuat dialog antar-etnis, dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif adalah langkah-langkah yang tidak boleh diabaikan dalam upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan.
Dukungan yang diberikan oleh tokoh adat Papua terhadap aparat keamanan dalam mengatasi OPM menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Papua. Dengan bersatu padu, semua pihak diharapkan dapat mengatasi tantangan yang ada dan menciptakan Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Dengan demikian, Papua dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi NKRI, sekaligus membuktikan bahwa tanah Papua adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari Indonesia.
