Angin Positif Damai Dagang AS-Cina, Rupiah Diramalkan Kian Perkasa Hari Ini

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Membaiknya sejumlah sentimen global diprediksi bakal menopang laju nilai tukar rupiah atas dolar AS untuk tetap perkasa di kisaran 13.000-an pada Rabu, 18 Desember 2019. Kemarin rupiah ditutup di posisi Rp 13.990 per dolar AS atau menguat 0,11 persen.

Direktur Garuda Berjangka Ibrahim meramalkan rupiah akan bergerak menguat di kisaran Rp 13.980 hingga Rp 14.020 per dolar AS. Ia mengatakan, sejumlah sentimen yang membayangi laju rupiah hari ini di antaranya sebagai berikut.

Pertama, masih soal hubungan AS-Cina yang menunjukkan perkembangan positif. Penasihat Ekonomi Gedung Putih Lawrence ‘Larry’ Kudlow menyebutkan, kesepakatan sudah sepenuhnya tercapai, dan itulah hal yang paling penting.

“Kudlow berharap Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping dari Cina akan menandatangani perjanjian tersebut pada awal Januari. Selepas itu, AS-Cina akan memulai negosiasi damai dagang fase II,” kata Ibrahim kemarin sore.

Kedua, soal rilis data ekonomi Cina yang menggembirakan. Terutama produksi industri periode November 2019 diumumkan naik 6,2 persen secara tahunan, mengalahkan konsensus yang memperkirakan pertumbuhan sebesar 5 persen saja. Kemudian, penjualan barang-barang ritel periode yang sama tumbuh sebesar 8 persen, lebih tinggi dari perkiraan yang sebesar 7,6 persen.

Ketiga, soal Brexit. Investor sedang mencerna laporan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tengah mencari cara lain pada periode transisi Inggris setelah Brexit. Ia berusaha secara efektif menciptakan tebing baru dalam negosiasi dengan Brussels.

“Revisi Perjanjian Penarikan Johnson yang direvisi Johnson akan mengharuskan Inggris untuk memiliki pengaturan untuk meninggalkan Uni Eropa pada 31 Desember tahun depan. Ada harapan Johnson akan mengambil pendekatan yang fleksibel untuk batas waktu akhir 2020 untuk kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa setelah Inggris keluar dari Brexit,” ujar Ibrahim.

Sementara dari dalam negeri, laju rupiah dibayangi oleh sikap investor yang bereaksi positif atas rilis data neraca perdagangan di November 2019 mengalami defisit sebesar 1,33 miliar dolar AS. Angka defisit tersebut dinilai mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2018 yang mencapai 8,5 miliar dolar AS. Sementara pada 2019 ini defisit dari Januari hingga November baru mencapai 3 miliar dolar AS.

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini