Anggota Komisi I DPR Mendorong Supaya KSP Dikategorikan Teroris

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha mendorong supaya kelompok separatis Papua (KSP) dikategorikan sebagai kelompok teroris karena dinilai telah melakukan pelanggaran HAM berat.

“KSP telah membunuh warga sipil dan ini sudah pelanggaran HAM berat di mana perlu menjadikan KSP sebagai kelompok terorisme yang harus ditumpas,” kata Tamliha, Senin 26 April 2021.

Politikus PPP ini juga secara tegas mendorong TNI dan Polri untuk segera menindak tegas kelompok tersebut. Tujuannya agar insiden kekerasan yang melibatkan kelompok separatis tersebut tidak terulang kembali.

“Demi martabat NKRI, dan kedaulatan bangsa, KSP di Papua perlu segera ditindak dengan tindakan tegas,” kata Tamliha.

Adapun hal ini menanggapi penembakan Kepala BIN Daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny oleh KSP. Maka, ia mendesak supaya tindakan tegas segera dilakukan terhadap kelompok separatis tersebut.

Sebelumnya, penembakan terhadap Kabinda Papua terjadi di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak pada Minggu 25 April 2021.

Ia terlibat dalam tembak-menembak saat dihadang oleh KSP. Penghadangan ini terjadi ketika iring-iringan Satgas BIN dan Satgas TNI-Polri tengah melakukan perjalanan menuju Kampung Dambet.

Panglima Kodam XVII/Cendrawasih Mayjen Ignatius Yogo Triyono menegaskan bahwa pelaku diduga merupakan anggota KSP pimpinan Lekagak Telenggen.

“Dari laporan yang saya terima pelaku penembakan terhadap korban berasal dari kelompok Lekagak Telenggen,” kata Mayjen Ignatius.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kemandirian Pangan dan Energi di Papua Menjadi Pilar Strategis Pembangunan Nasional

Oleh: Markus Yikwa *) Agenda kemandirian pangan dan energi kembali menempati posisi sentral dalam arah kebijakanpembangunan nasional. Pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa ketahanan negara tidakhanya diukur dari stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga dari kemampuan memenuhikebutuhan dasar rakyat secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Papua ditempatkansebagai salah satu wilayah kunci, baik untuk mewujudkan swasembada pangan maupunmemperkuat fondasi kemandirian energi berbasis sumber daya domestik seperti kelapa sawit. Upaya percepatan swasembada pangan di Papua mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih struktural dan berjangka panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagaikesempatan menekankan bahwa defisit beras di Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengandistribusi antarpulau, melainkan harus dijawab melalui peningkatan kapasitas produksi lokal. Dengan kebutuhan beras tahunan yang jauh melampaui produksi eksisting, pemerintah memilihstrategi pencetakan sawah baru secara masif sebagai solusi konkret. Pendekatan ini menunjukkankeberanian negara untuk menyelesaikan masalah dari hulunya, bukan sekadar menambalkekurangan melalui mekanisme pasar jangka pendek. Kebijakan pencetakan sawah baru di Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menyiapkan dukungan menyeluruh berupa penyediaan benih unggul, pupuk, pendampingan teknologi, hingga pembangunan infrastruktur irigasi dan akses produksi. Sinergiantara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat utama agar program ini tidak berhentisebagai proyek administratif, melainkan benar-benar mengubah struktur ekonomi lokal. Denganproduksi pangan yang tumbuh di wilayahnya sendiri, Papua tidak hanya mengurangiketergantungan pasokan dari luar, tetapi juga membangun basis ekonomi rakyat yang lebihtangguh. Lebih jauh, visi swasembada pangan yang disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman menempatkan kemandirian tiap pulau sebagai fondasi stabilitas nasional....
- Advertisement -

Baca berita yang ini