Anggota DPR Berharap RKUHP Disahkan Tahun Ini

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sejumlah anggota DPR terutama dari Komisi III DPR berharap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa selesai dan disahkan tahun 2022 ini.

Saat ini pembahasan RKUHP masih berlangsung. ”Saya berharap (pembahasan RUU KUHP) selesai tahun ini. Saya berharap di masa sidang ini,” kata anggota Komisi III DPR Habiburokhman, Rabu, 28 September 2022.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra itu menyampaikan perlu beberapa kali rapat bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Komisi III juga menunggu masukan dari kelompok masyarakat terhadap perbaikan rancangan KUHP.

Wakil Ketua MKD itu mengakui pembahasan perubahan KUHP berlangsung alot. Sebab, harus mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat.

Menurut dia, tidak semua masukan yang disampaikan masyarakat memiliki kesamaan. Ada sejumlah poin aspirasi yang satu dengan lainnya saling bertentangan.

“Kalau diakomodir semua, enggak akan ketemu. Kami akan putuskan yang paling bermanfaat,” ungkap dia.

Habiburokhman menyebut pengesahan rancangan KUHP harus disegerakan. Sebab, rujukan hukum pidana yang tengah direvisi lebih baik daripada sebelumnya.

“Kalau KUHP baru yang ada sekarang disahkan tidak akan terjadi kasus kayak Habib Rizieq di penjara, juga ada Edi Mulyadi karena tidak terjadi kerusuhan yang disebut berita bohong tersebut. Kalau ini disahkan banyak orang yang bisa diselamatkan,” ujar dia.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Employment from the Village: Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Pratama Dika SaputraGagasan membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya melalui program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah. Dalam konteks ketimpanganpembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah, pendekatan berbasis desa menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki potensi besar dalammenciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong kemandirian nasional. Program Koperasi Merah Putih menjadi representasi nyata dari upaya tersebut, denganorientasi pada penciptaan employment from the village yang berbasis ekonomi kerakyatan.Target ambisius pemerintah untuk membangun lebih dari 25 ribu koperasi dalam waktu singkatmencerminkan keseriusan dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa koperasi harus menjadi institusi ekonomi yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, koperasi dirancang memiliki fasilitaslengkap seperti gudang, alat pendingin, hingga kendaraan distribusi agar mampu beroperasisecara efektif dan efisien. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokuspada kuantitas, tetapi juga kualitas kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan riilmasyarakat desa.Kehadiran koperasi sebagai agregator ekonomi desa memiliki implikasi besar terhadappenciptaan lapangan kerja. Dengan memotong rantai distribusi yang panjang, koperasi dapatmeningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka peluang kerja baru di sektorlogistik, pengolahan, hingga pemasaran. Model ini memungkinkan masyarakat desa untuk tidaklagi bergantung pada pusat-pusat ekonomi di kota, melainkan menciptakan ekosistem ekonomiyang mandiri di wilayahnya sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menekanurbanisasi serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.Lebih jauh, Koperasi Merah Putih juga dirancang sebagai solusi terhadap persoalan klasik yang dihadapi petani dan nelayan, yakni keterbatasan akses pasar dan pembiayaan. Dengan adanyalayanan simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga fasilitas penyimpanan seperti cold storage, koperasi dapat menjadi tulang punggung bagi sektor produktif di desa. Hal ini sejalan denganupaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, yang sangatbergantung pada optimalisasi potensi daerah.Namun demikian, skala besar program ini juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangatditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini