MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Emmanuel Macron mendesak negara-negara di Eropa untuk segera merespons terkait masukan Prancis yang ingin memperketat perbatasan di Benua Biru guna mencegah apa yang ia sebut sebagai “ancaman terorisme.”
Macron juga mengatakan perjanjian Schengen Uni Eropa yang memungkinkan orang untuk melintasi perbatasan dengan bebas perlu direformasi. Kebijakan ini ia ambil menyusul serangan yang menewaskan delapan orang di Paris, Nice, dan Wina dalam kurun waktu satu bulan.
Sebagai catatan, melalui perjanjian Schengen, orang-orang di Uni Eropa dizinkan dengan bebas melewati batas negara tanpa harus menunjukkan paspor mereka. Akan tetapi, pemeriksaan perbatasan negara mulai berlaku beberapa bulan terakhir menyusul pandemi virus corona.
“Ancaman terorisme membebani seluruh Eropa. Kita harus segera merespons,” tegas Macron usai membahas masalah tersebut dengan Merkel, Kanselir Austria, Sebastian Kurz, Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, dan para pejabat tinggi di Brussels, pusat Uni Eropa.
Senada dengan Macron, Kanselir Jerman juga menuntut kontrol yang lebih ketat di sepanjang perbatasan luar wilayah Schengen –yang menyatukan 26 negara, termasuk sebagian besar anggota Uni Eropa serta Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein.
“Sangat penting untuk mengetahui siapa yang datang dan siapa yang meninggalkan wilayah Schengen,” kata Kanselir Jerman, Angela Merkel.
Kanselir Kurz juga menyerukan rencana yang lebih terkoordinasi untuk menangani militan asing, sementara Perdana Menteri Rutte menekankan pembiayaan asing yang “tidak diinginkan” sebagai langkah penting untuk mengatasi ekstremisme.
Gagasan ini sekaligus menerapkan tuntutan yang lebih ketat pada platform online untuk memerangi ekstremisme, mendirikan lembaga khusus Eropa untuk melatih para imam Muslim, dan mampu secara efektif mendeportasi orang-orang yang tidak memiliki klaim suaka di Eropa, serta penjahat dan terdugra ekstremis.