Amankan Perbatasan Laut, Pemerintah Berencana Beli Kapal Besar

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA - Perbatasan laut Indonesia yang rawan diklaim negara lain, juga masuknya kapal-kapal asing pencuri hasil laut memaksa pemerintah untuk menambah armada kapal berukuran besar.

Kabarnya, keinginan membeli kapal-kapal untuk menjaga perbatasan laut ini datang dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

“Pak Prabowo tadi bilang akan perbanyak kapal AL,” kata Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Jumat 3 Januari 2020.

Menko Luhut menyebut keinginan Prabowo menambah atau membeli kapal berukuran besar bukan tanpa sebab, mengingat selama ini di Indonesia belum memiliki kapal besar untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia.

“Selama republik ini merdeka, kita nggak pernah punya. Jadi Pak Prabowo mau beli yang 138 sampai 140 meter,” ujar Luhut.

Meski begitu, Menko Luhut enggan berkomentar lebih jauh terkait dengan rencana pembelian kapal tersebut. Hanya saja dirinya menyebut tahun ini kapal besar tersebut siap masuk ke Tanah Air.

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini