Alih-Alih Jadi Tempat Selfie, JPO Tanpa Atap Asli Siksa Warga Jakarta

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Alasan Gubernur Anies Baswedan menjadikan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang dipotong atapnya sebagai tempat selfie tampaknya tidak bakal kesampaian. Tindakan itu justru cenderung menyiksa warganya sendiri.

Sebab, JPO dekat Wisma Bumi Putera, Jalan Jenderal Sudirman itu mulai ditinggalkan banyak penggunanya yang memilih ke jembatan lain di Dukuh Atas sejauh kira-kira 200 meter.

Pantauan minews.id, Kamis 7 November 2019, hal itu mereka lakukan demi menghindari panas terik dan mungkin juga kebasahan karena kehujanan. Apalagi banyak penggunanya adalah karyawan kantoran yang ada di sekitar itu sehingga mereka tidak ingin penampilannya rusak gara-gara keringat atau air hujan.

Beberapa orang yang terpaksa harus melintasi JPO itu tampak menyiapkan payung mereka untuk melindungi diri dari teriknya matahari.

Salah satunya Desi yang biasanya selalu melintasi JPO tersebut. Kali ini dia merasakan panasnya terik matahari saat harus melintasinya.

“Sebenarnya emang bagus pemandangan dari atas sini, tapi di siang hari pasti banyak yang merasa kepanasan” ujar Desi.

Komentar serupa juga disampaikan karyawan Astra, Agus yang juga menjadi pengguna JPO tersebut. Dia mengaku merasa sangat terganggu karena JPO itu tidak beratap, apalagi sebentar lagi memasuki musim penghujan.

“Mungkin kalau panas kita masih bisa tahan pas jalan diatas, tapi kalau saat hujan kan kita gak bisa berteduh. Saya juga gak mengerti bagaimana konsepnya jembatan ini nantinya” ujar Agus.

Sementara para lansia yang merasa ketakutan melintasinya memilih berjalan kaki sekitar 200 meter ke JPO di Halte Busway Dukuh Atas 1.

Yang jelas tidak ada alternatif lain karena tidak ada tempat penyeberangan lain yang aman di tempat itu. Bahkan zebra cross pun tidak tampak, sementara kendaraan yang melintas di bawah jembatan umumnya melaju cepat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini