Alhamdullilah 13 Kota Ini Turun ke PPKM Level 3, Cek Wilayahnya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Senin 9 Agustus 2021, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 akan segera berakhir.

Sejak minggu ini terdapat 13 daerah yang turun levelnya dari penerapan PPKM level 4 ini. Daerah yang lepas dari belenggu PPKM level 4 ini berasal dari tiga provinsi di pulau Jawa, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan dalam penerapan PPKM Level 4, terdapat 12 Kabupaten Kota yang dapat masuk ke Level 3 dan 1 Kabupaten yang masuk ke Level 2.

Hanya saja, satu kabupaten yang masuk level 2 tidak disebutkan oleh Luhut. ”Namun terdapat beberapa Kabupaten Kota yang akhirnya kembali pada Level 4, bukan karena peningkatan kasus tetapi lebih kepada peningkatan kasus kematian,” kata Luhut yang juga Menko Maritim dan Investasi ini.

Ini adalah daftar 12 kota (dan kabupaten) yang berhasil turun dari PPKM Level 4 ke Level 3.

Banten

Kota Serang

Jawa Barat

Kabupaten Karawang

Kota Tasikmalaya

Jawa Tengah

Kabupaten Jepara

Kabupaten Tegal

Kabupaten Pati

Kabupaten Temanggung

Kabupaten Kudus

Kabupaten Banjarnegara

Jawa Timur

Kabupaten Tuban

Kabupaten Jember

Kabupaten Bojonegoro.

Sementara itu, PPKM level 4 masih terus berlangsung di beberapa wilayah hingga 9 Agustus ini dan menunggu perkembangan lanjutannya.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini