Akui Sahara Barat sebagai Kedaulatan Maroko, AS Langgar Hukum Internasional

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Normalisasi hubungan Maroko dan Israel masih menjadi perbincangan hangat. Keputusan Maroko yang mulai mengesampingkan permusuhan dengan Israel menuai beragam respons dari dunia internasional.

Sebelumnya Palestina mengutuk keras keputusan Maroko. Sementara Spanyol menyambut baik keputusan tersebut, namun menolak pengakuan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump atas Sahara Barat sebagai wilayah dari Maroko.

Kritik terbaru datang dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan keputusan AS mengakui kedaulatan Maroko adalah bentuk pelanggaran hukum internasional, demikian kantor berita RIA melaporkan, melansir Reuters, Sabtu, 12 Desember 2020.

Sebagai catatan, elemen inti dari kesepakatan yang ditengahi oleh Presiden Donald Trump adalah pengakuan Paman Sam atas klaim kedaulatan Maroko atas Sahara Barat.

Perselisihan teritorial yang telah berlangsung selama puluhan tahun telah membuat Maroko melawan Front Polisario yang didukung Aljazair, yang berupaya mendirikan negara merdeka.

Dan memenangkan dukungan global untuk klaimnya atas Sahara Barat adalah tujuan kebijakan luar negeri Maroko yang paling penting. Rabat juga sering mengambil sikap yang lebih terbuka terhadap Israel dan Israel keturunan Maroko daripada negara-negara Arab lainnya.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini