MATA INDONESIA, JAKARTA – Jelang tahun anggaran 2021, BUMN konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk berencana mengajukan permohonan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun. Permohonan itu diajukan untuk mempertahankan kepemilikan saham Pemerintah RI sebagai pengendali perseroan.
Corporate Secretary Adhi Karya Parwanto Noegroho menjelaskan secara total perseroan membutuhkan ekuitas sekitar Rp 6 triliun untuk pengembangan sejumlah proyek infrastruktur. Sementara sisa kebutuhan sekitar Rp 2,9 trilliun akan berasal dari dana publik.
Aksi korporasi itu dilakukan karena perseroan berencana menerbitkan saham baru atau rights issue untuk menambah ekuitas yang dibutuhkan itu. “Untuk memenuhi pendanaan tersebut, Adhi berencana untuk melakukan penambahan ekuitas dengan skema rights issue,” katanya di Jakarta, Jumat 21 Februari 2020.
Sebagai informasi, pada periode 2020-2024 ini korporasi pelat merah itu merencanakan beberapa investasi dalam bidang infrastruktur. Tidak hanya sebagai bentuk pengembangan peluang bisnis, tetapi juga sebagai partisipasi pada program pemerintah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur nasional dan investasi sebagai pembuka kesempatan.
“Sejalan dengan maraknya proyek pembangunan infrastruktur, Adhi Karya sebagai salah satu BUMN konstruksi, merasa hal tersebut merupakan peluang bisnis baru untuk lebih berkembang, salah satunya melalui program investasi pada proyek infrastruktur,” kata Parwanto.
Dari beberapa rencana proyek investasi, Adhi Karya merupakan pemrakarsa dari beberapa proyek di antaranya Tol Solo-Yogyakarta; Jalan Tol Solo-Bawen; Tol 6 Ruas Dalam Kota Jakarta; Tol JORR Elevated; Prasarana Kereta Api Loop Line Jakarta; Pengadaan Air Bersih dari Bendungan Karian untuk Jakarta Barat dan Tangerang Selatan; serta pengolahan limbah.
