54 Orang Meninggal Dunia dan 30.000 Warga Mengungsi Akibat Banjir di Brasil

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Tercatat 54 orang meninggal dunia dan sekitar 18 orang dinyatakan hilang akibat banjir dan tanah longsor yang merendam seluruh lingkungan di negara bagian Minas Gerais, Espirito Santo dan Rio de Janeiro, Brasil.

Dilansir dari CNN, Selasa 28 Januari 2020, sekitar 13.000 orang terkena dampak banjir di negara bagian Minas Gerais di Brasil tenggara, memicu ribuan orang terpaksa harus keluar dari rumah mereka. Berdasarkan laporan petugas setempat, total lebih dari 30.000 orang terlantar akibat banjir.

Pihak berwenang di Minas Gerais, menyatakan pada Minggu 26 Januari 2020, keadaan darurat telah terjadi di 47 kota. Menurut kantor berita Brasil, Agencia Brasil, jumlah kota dalam keadaan darurat telah meningkat menjadi lebih dari 100.

Presiden Brasil Jair Bolsonaro yang tengah berada di India, mengumumkan bahwa anggota Angkatan Bersenjata telah dikerahkan ke daerah itu untuk membantu mengatasi keadaan darurat.

Gubernur Minas Gerais Romeu Zema, yang terbang untuk memantau di atas wilayah itu mengatakan daerah yang paling parah terkena dampak adalah orang-orang yang tinggal di perumahan yang tidak layak dan berbahaya.

Mengenai solusi jangka panjang untuk Brasil yang sering dihadapi dengan banjir, ia mengatakan bahwa “rencana perumahan” merupakan solusi untuk mengatasi bahaya yang dihadapi oleh penduduk setempat.

Pemerintah federal Brasil telah menetapkan dana sekitar Rp 273 juta untuk membantu para korban yang terkena dampak hujan dan banjir.

Mereka yang dievakuasi ditempatkan di tempat penampungan sementara di gereja, sekolah dan stasiun pemadam kebakaran. Pemerintah setempat telah meminta sumbangan pakaian, seprai, dan kasur untuk para korban.

Jalan-jalan yang tergenang banjir membuat mobil dan puing-puing rumah lainnya tersapu dan berserakan, serta jalanan rusak. Menurut laporan pihak setempat, hujan mereda pada Senin, namun masih diperkirakan akan dimulai lagi akhir pekan ini di beberapa daerah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Arah Baru Ekonomi Nasional Menguat Usai PidatoPresiden di DPR

Oleh: Dalia Kinanti )*Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 menjadi penanda penting arah barupembangunan ekonomi nasional. Kehadiran langsung Presiden untuk memaparkan kebijakan ekonomi dan fiskal memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantanganglobal sekaligus memperkuat optimisme terhadap masa depan ekonomiIndonesia.Pemerintah Indonesia memandang situasi ekonomi global yang dipenuhiketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan tekanan terhadapnilai tukar sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan yang terukur. Karena itu, Presiden Prabowo memilih menyampaikan langsungarah kebijakan ekonomi nasional agar publik memperoleh kepastianmengenai strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomiIndonesia selama tujuh tahun terakhir memang menunjukkanperkembangan positif. Namun, Presiden juga mengingatkan masih adanya persoalanmeningkatnya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin sertamenurunnya kelas menengah dalam periode yang sama. Kondisi tersebutdinilai menjadi tanda bahwa arah pembangunan ekonomi perlu diperbaikiagar hasil pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.Pemerintah menilai pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejarpertumbuhan angka makro. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhanekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat dayabeli masyarakat, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruhlapisan masyarakat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti rendahnya rasio penerimaannegara terhadap produk domestik bruto dibandingkan sejumlah negara berkembang lain seperti India, Filipina, dan Meksiko. Pemerintahmemandang kondisi tersebut perlu dibenahi karena berdampak terhadapkemampuan negara dalam membiayai pembangunan nasional dan memperluas program kesejahteraan masyarakat.Pemerintah Indonesia menegaskan pembenahan tata kelola ekonomiharus dilakukan secara menyeluruh. Presiden Prabowo mengungkapadanya praktik oknum pelaku usaha yang tidak melaporkan keuntungansecara faktual dan memindahkan perusahaan ke luar negeri demi memperoleh keuntungan lebih besar. Pemerintah menilai praktik tersebutmenghambat optimalisasi penerimaan negara dan mengurangi manfaatekonomi bagi rakyat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti posisi Indonesia sebagaiprodusen utama sejumlah komoditas dunia yang belum sepenuhnyamemiliki kendali terhadap penentuan harga ekspor. Pemerintah menilaikondisi itu menjadi alasan penting untuk memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperkuatkemandirian ekonomi nasional.Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomitetap berpedoman pada Pasal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini