53 Anak Alami Kekerasan di Bogor Selama Pandemi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-53 kasus kekerasan anak terjadi di Kabupaten Bogor selama Maret 2021, hal itu berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). Laporan yang masuk sebagian besar merupakan perundungan hingga kekerasan seksual.

Sekretaris KPAD Kabupaten Bogor, Erwin Suriana mengatakan kasus perundungan banyak terjadi di lingkungan pondok pesantren, lalu kekerasan seksual serta perselisihan hak asuh terhadap anak.

“Kami melihat adanya pelonjakan kasus kekerasan anak. Terutama saat pandemi Covid-19. Itu sampai pekan lalu, 53 laporan masuk lewat jejaring online yang memang kami siapkan aplikasi pengaduannya,” katanya.

Tekanan ekonomi keluarga akibat pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab tingginya kekerasan anak di Kabupaten Bogor. Selain itu, faktor pendidikan jarak jauh saat ini, ikut menjadi pemicu kekerasan terhadap anak.

“Pendidikan jarak jauh juga berdampak terhadap timbulnya kekerasan. Karena banyak orang tua yang tidak siap menjadi guru pengganti di rumah. Selanjutnya adalah pola asuh orang tua selama ini tidak memiliki kapasitas cukup,” ujarnya.

Erwin berharap, KPAD bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak, khususnya di Kabupaten Bogor.

“Dari pengalaman para komisioner yang saat ini sudah bergerak di lapangan, sudah mulai banyak pengaduan kepada kami. Kami pun membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada KAPD Kabupaten Bogor,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini