MATA INDONESIA, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengambil langkah tegas atas praktek investasi bodong di tanah air. Teranyar, Kominfo menutup 151 perusahaan keuangan digital (fintech) peer to peer (P2P) lending dan 4 entitas ilegal. Praktik investasi ilegal ini merupakan hasil temuan Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa upaya pemberantasan ini merupakan upaya lanjutan dari tahun 2018. Sejak tiga tahun lalu, Satgas sudah menutup sebanyak 3.515 fintech lending ilegal.
“Kunci utama dan paling efektif untuk bisa memberantas fintech lending ilegal ialah dengan literasi kepada masyarakat agar pasar dari para pelaku fintech lending ilegal akan hilang dengan sendirinya,” ujarnya, Selasa 12 Oktober 2021.
Ia menjelaskan bahwa aplikasi fintech P2P lending saat ini menarik bagi masyarakat karena memberikan akses kemudahan dalam melakukan pinjaman secara daring. Namun, apabila masyarakat meminjam melalui P2P lending ilegal, ada dampak negatif berupa menerima ancaman serta intimidasi jika menunggak pinjaman.
Hal itu dibenarkan oleh Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L. Tobing. Ia melihat perkembangan kegiatan fintech P2P lending ilegal sangat meresahkan karena di tengah pandemi Covid-19 masih ada penawaran pinjaman tanpa izin.
“Saat ini masih ada penawaran fintech lending ilegal yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Menurut dia, ada beberapa modus yang digunakan fintech dan entitas tanpa izin untuk menjerat masyarakat.
“Mereka mengenakan bunga yang tinggi dan jangka waktu pinjaman pendek,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa para pelaku ilegal ini memberikan syarat mudah mendapatkan pinjaman, tetapi mereka selalu meminta izin untuk dapat mengakses semua data kontak di ponsel pengguna aplikasi.
“Ini sangat berbahaya, karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk alat mengintimidasi saat penagihan,” katanya.
Tongam mengapresiasi upaya Kementerian Kominfo dalam rangka memberantas fintech P2P lending ilegal melalui penutupan akses.
Menurutnya kegiatan tanpa izin sangatlah mengkhawatirkan dan berbahaya bagi masyarakat karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan menawarkan pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar.
