MATA INDONESIA, KABUL – Setidaknya 14 nama dalam pemerintahan sementara Afghanistan yang dibentuk oleh Taliban masuk dalam daftar hitam terorisme Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk sang Perdana Menteri Mullah Mohammad Hasan Akhund.
Pun dengan dua Wakil Perdana Menteri, yakni Mullah Abdul Ghani Baradar dan Mullah Abdul Salam Hanafi yang juga masuk dalama daftar hitam DK PBB. Fakta ini meningkatkan kekhawatiran masyarakat internasional atas komposisi Kabinet baru di Afghanistan.
Sebelumnya, nama Menteri Dalam Negeri Afghanistan, Mullah Sirajuddin Haqqani santer diberitakan masuk dalam daftar buruan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI).
Departemen Luar Negeri AS bahkan mengelar sayembara sebesar 10 juta USD atau sekitar 142 miliar Rupiah bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi mengenai
Sementara Menteri Pertahanan Mullah Yaqoob, Menteri Luar Negeri Mullah Amir Khan Muttaqi, dan wakilnya Sher Mohammad Abbas Stanikzai, ketiganya terdaftar di bawah Komite Sanksi DK PBB 1988.
Kabinet sementara yang beranggotakan 33 orang termasuk empat dari lima pemimpin yang dikenal sebagai “Lima Taliban” yang pernah ditahan di penjara Teluk Guantanamo. Mereka termasuk Mullah Mohammad Fazil (wakil menteri pertahanan), Khairullah Khairkhwa (Menteri Informasi dan Kebudayaan), Mullah Noorullah Noori (Menteri Perbatasan dan Kesukuan) dan Mullah Abdul Haq Wasiq (Direktur Intelijen).
Anggota kelima dari kelompok itu, yakni Mohammad Nabi Omari, telah ditunjuk sebagai gubernur Provinsi Khost timur baru-baru ini. Adapun Perdana Menteri Mullah Hasan digambarkan sebagai rekan dekat pendiri Taliban, Mullah Omar dalam laporan sanksi PBB.
Sedangkan kedua Wakil Perdana Menteri, Mullah Abdul Ghani Baradar dan Maulvi Abdul Salam Hanafi, yang kabarnya terlibat dalam perdagangan narkoba, juga masuk dalam daftar hitam PBB.
